RUKUN WARGA 011 PERUM BEKASI TIMUR REGENSI

-

PERATURAN DAN TATA TERTIB WARGA RW 011






PENDAHULUAN
 
 
Peraturan dan tata tertib ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh warga RT.01 s/d RT.07 Blok K dan V di lingkungan RW011 Bekasi Timur Regensi, Desa Burangkeng dalam menjalankan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Sehingga diharapkan setiap warga dapat memberikan dan merasakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
 
 
Secara eksplisit peraturan dan tata tertib ini tidak mengatur sanksi kepada pelanggar terhadap tata tertib ini, akan tetapi secara persuasif setiap warga RW 011 untuk mengikuti dan mentaati peraturan ini. Khusus untuk pelanggaran yang terkait dengan kenyamanan bersama antar warga dan memerlukan tindakan segera, maka pengurus RT dan RW berhak mengambil keputusan pada saat itu juga sesuai kebutuhan.
 
Sedangkan sanksi hukum akan diberikan kepada warga RW.011 yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, dan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia.
 
 
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
 
 Pasal 1
NAMA
 

 
Organisasi ini bernama Rukun Warga 011, Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, yang terdiri dari 7 (tujuh) Rukun Tetangga dari RT 01 sampai dengan 07. Untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut RW 011.
 
 
 
Pasal 2
WAKTU DAN KEDUDUKAN
 
 
RW 011 didirikan pada tahun 2006 dan bertempat kedudukan di Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi untuk waktu yang tidak terbatas.
 
 
Pasal 3
STATUS WARGA 
 
  1. Warga RW011 Blok K dan V Bekasi Timur Regensi, Desa Burangkeng adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RW.011, dan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :
  1. Kategori Warga Tetap adalah dengan rumah milik sendiri.
  2. Kategori Warga Tidak Tetap adalah dengan rumah sewa/kontrak.
 
 
BAB II
VISI, MISI DAN MOTTO
 
 
Pasal 4
VISI 
 
Menuju RW011 yang baik “Menjadikan Lingkungan Rukun Warga 011 LEMBAGA yang Amanah - Terbuka – Bertanggungjawab dan WARGA yang Religius- Harmonis“
 
 
Pasal 5
MISI
  1. Memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel.
  2. Memberdayakan peran aktif warga dalam kegiatan sosial (kebersamaan) dan mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam pemecahan masalah dilingkungan.
  3. Bersama-sama seluruh warga berpartisipasi aktif menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keasrian.
  4. Menjalin kerja sama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga internal maupun eksternal.
  5. Mendukung seluruh program Pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi warga dan lingkungan.
  6. Mengembangkan system administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  7. Menggali potensi warga dan lingkungan untuk pemberdayaan dan peningkatan sisi ekonominya. 
 
Pasal 6
MOTTO 
 
BIJAK dalam BERTINDAK, SANTUN dalam BERTUTUR, PEDULI terhadap SESAMA TOLERANSI terhadap PERBEDAAN.
 
 
 
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA 
 
Pasal 7
HAK WARGA
 
1. Warga Tetap :
    1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT dan RW011.
    2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan RT dan RW011.
    3. Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW011.
    4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan RT dan RW011.
    5. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW011.
 
2. Warga Tidak Tetap :
 
  1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT dan RW011.
  2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan RT dan RW011.
  3. Setiap warga berhak memilih Pengurus RT dan RW011.
  4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan RT dan RW011
  5. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW011.
     
Pasal 8
 
KEWAJIBAN WARGA 
 
  1. Warga Tetap : 
    1. Setiap warga wajib memiliki identitas diri (KTP atau Surat Domisili) dan dianjurkan untuk memiliki E-KTP Desa Burangkeng.
    2. Setiap warga (Kepala Keluarga) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
    3. Setiap warga baru yang pindah ke wilayah RW.011 dalam waktu maksimal 2 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT dengan membawa fotocopy E-KTP, KK atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi data keluarga. Untuk selanjutnya pengurus RT melaporkan kepada Pengurus RW 011.
    4. Setiap warga (KK/Rumah) wajib membayar iuran bulanan yang digunakan :
      1. Untuk biaya operasional RW011 antara lain biaya keamanan, kebersihan, dana sosial dan dana yang bersifat insidentil yang telah disepakati oleh pengurus RW011, dan atau dengan pengurus RT.
      2. Besarnya iuran bulanan dapat berubah setelah mendapat kesepakatan antara RW dengan RT.
      3. Pembayaran iuran dilakukan melalui pengurus RT masing-masing. Untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara RW, setiap bulannya pada tanggal 5 atau tanggal 10 paling lambat.
    5. Menolak segala bentuk sumbangan dari pihak luar yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat/bupati, Ketua RW011 dan Ketua RT (tempat penarikan sumbangan di lingkungan RT)
    6. Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dianjurkan membawa identitas diri (KTP dan KK).
    7. Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT, pengurus RW dan Peraturan Tata Tertib di lingkungan RW.011.
    8. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kerukunan bersama, kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan.
    9. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
    10. Bagi warga yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pengurus RT/RW dapat untuk tidak melayani hak-hak warga tersebut sampai semua kewajibannya diselesaikan.
 
2. Warga Tidak Tetap :
    1. Wajib memiliki identitas diri (KTP atau Surat Keterangan Domisili).
    2. Setiap warga (Kepala Keluarga) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT dan data tambahan berupa fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah) dan fotocopy Kontrak Perjanjian Sewa Rumah, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
    3. Setiap warga baru yang pindah ke wilayah RW011 maksimal 2 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT dengan membawa fotocopy E-KTP, KK atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi data keluarga. Untuk selanjutnya pengurus RT melaporkan kepada Pengurus RW.011.
    4. Setiap warga (KK/Rumah) wajib membayar Iuran bulanan yang digunakan : 
      1. Untuk biaya operasional RW011 antara lain biaya keamanan, kebersihan, dana sosial dan dana yang bersifat isidentil yang telah disepakati oleh pengurus RW011, dan atau dengan pengurus RT.
      2. Besarnya iuran bulanan dapat berubah setelah mendapat kesepakatan antara RW dengan RT.
      3. Pembayaran Iuran dilakukan melalui pengurus RT masing-masing. Untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara RW, setiap bulannya pada tanggal 5 atau tanggal 10 paling lambat.
         
    1. Menolak segala bentuk sumbangan dari pihak luar yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat/bupati, Ketua RW.011 dan Ketua RT (tempat penarikan sumbangan di lingkungan RT)
    2. Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dianjurkan membawa identitas diri (E-KTP dan KK).
    3. Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT, pengurus RW dan Peraturan Tata Tertib di lingkungan RW011.
    4. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kerukunan bersama, kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan.
    5. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif di lingkungan RW011 dan RT dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.
    6. Bagi warga yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pengurus RT/RW dapat untuk tidak melayani hak-hak warga tersebut sampai semua kewajibannya diselesaikan.
 
 
BAB IV
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN
 
 
Pasal 9
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN
 
 
  1. Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di areal rumah masing-masing dari tanaman liar dan sampah tanpa terkecuali (pemilik/penyewa).
  2. Setiap warga yang menanam tanaman besar, harap merawat dan memotong dahan/ranting yang berpotensi mengganggu pengguna jalan & fasilitas umum.
  3. Kerja bakti dilaksanakan sesuai kebutuhan dan akan diberitahukan melalui surat edaran RT/RW kepada seluruh warga dan setiap warga wajib melaksanakan guna menjaga kebersihan lingkungan.
 
 
 
BAB V 
BINATANG TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN
 
 
Pasal 10 
BINATANG TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN
  
  1. Warga dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan/ternak/unggas di lingkungan pemukiman untuk tujuan komersial.
  2. Warga yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/ungags bukan untuk tujuan komesial wajib membuatkan kandang dan menjaga kebersihannya serta dilarang melepas dan membiarkan hewannya berkeliaran di jalan yang dapat merusak, mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan dan membahayakan lalu lintas masyarakat sekitar.
 
 
 
BAB VI
 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
 
 asal 11 
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
 
 
  1. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RW.011 untuk transaksi dan penggunaan narkoba, minuman keras, berjudi dan tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan atau terindikasi kuat berdasarkan bukti-bukti akan diserahkan pada pihak yang berwajib.
  2. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RW.011 untuk jual beli dengan cara tidak sah (seperti menarik air tanah untuk usaha air isi ulang, menjual gas/tabung gas elpiji tanpa ijin, melakukan tindakan pengoplosan gas elpiji, dan tindakan jual beli dengan cara kriminal lainnya). Apabila tertangkap tangan atau terindikasi kuat berdasarkan bukti-bukti akan diserahkan pada pihak yang berwajib.
  3. Rentenir dan bank keliling dilarang keras beroperasi di lingkungan RW.011. Dan apabila ada warga yang melakukan kegiatan ini dapat diberi sanksi berupa pertama tegur, dan kedua diberikan sanksi sesuai kesepakatan antara perwakilan warga, pengurus RT dan RW, dan jika diperlukan akan diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 1 (satu) hari, wajib melapor kepada Ketua RT sebelum 1 x 24 jam.
  5. Bagi warga yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 1×24 jam wajib melapor kepada petugas keamanan dan pastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.
  6. Warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga (suami, istri dan anak), juga wajib melaporkan keberadaan orang di luar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap di rumahnya seperti, orangtua, mertua, kerabat/sanak saudara, orang yang dipekerjakannya seperti pembantu rumah tangga, pengasuh atau baby sitter kepada ketua RT atau petugas keamanan selambat-lambatnya 2 x 24 Jam.
  7. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga tidak dibenarkan membunyikan/bermain musik, bernyanyi dan mengganggu tetangga yang sedang istirahat dan belajar.
  8. Bagi warga yang memiliki kendaran roda empat dan diparkir diluar rumah harap berkoordinasi dengan tetangga di sekitarnya agar tidak mengganggu aktifitas warga lainnya. Dilarang memarkir kendaraan terlalu banyak memakan badan jalan atau terlalu dekat dengan tikungan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
  9. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menghidupkan lampu depan rumah/teras setiap malamnya. Setiap warga diwajibkan untuk aktif mengamankan rumah milik sendiri dengan memberikan penerangan yang cukup ke halaman belakang/samping rumah; terutama bagi rumah-rumah yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar komplek RW.011
  10. Warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah harus memperhatikan dan mematuhi hal berikut :
  11. Melapor kepada pengurus RT dan tetangga depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan rumah tersebut.
  12. Tidak menempatkan material di badan jalan dan selokan.
  13. Sampah dari pembangunan juga harus di tata dengan rapi, agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.
  14. Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RW.011
  15. Warga wajib memasang bendera merah putih di hari dan tanggal yang telah ditentukan pemerintah RI.
  16. Bak sampah wajib dijaga kebersihannya, buang sampah harus dibungkus plastik terlebih dahulu sebelum dibuang dalam tong sampah di depan rumah supaya mempermudah petugas mengambilnya.
  17. Untuk menghindari gesekan / perselisihan antar warga, setiap warga dihimbau untuk tidak melakukan gosip (gibah) atau menyebarkan berita bohong (fitnah).
  18. Bagi warga yang belum menikah wajib menjaga kenyamanan warga lainnya dalam hal menerima tamu yang bukan muhrimnya dan batas waktu bertamu sampai dengan jam 22.00 WIB. Bagi mereka yang terindikasi melakukan tindakan asusila akan diberikan peringatan keras, dan bagi mereka yang tertangkap tangan akan diberi sanksi tegas antara lain berupa pengusiran atau yang lainnya.
  19. Segala pelanggaran terhadap peraturan keamanan dan ketertiban ini akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras, dan jika sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka akan diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
BAB VII 
PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA
 
  
Pasal 12 
PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA
 
 
 
  1. Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib melapor dan meminta izin dari RT/RW setempat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya untuk mendapatkan surat izin keramaian secara tertulis.
  2. Jika acara tersebut akan dihadiri lebih dari 50 orang, maka wajib membuat surat permohonan izin keramaian kepada pihak Desa dan Kepolisian dengan dilengkapi surat pengantar dari RT/RW.
  3. Bilamana ada permintaan pengamanan satpam, maka wajib mengajukan permintaan kepada RT/RW bersamaan dengan permohonan izin keramaian, untuk selanjutnya koordinator keamanan akan menugaskan satpam, dan uang jasa petugas yang ditunjuk wajib disetorkan kepada koordinator untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas.
  4. Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT/RW dan atau pihak Kepolisian berhak memberhentikan acara.
  
 
BAB VIII 
WARGA PINDAH
 
  
Pasal 13 
WARGA PINDAH 
 
 
  1. Warga yang pindah keluar wilayah RW.011 diwajibkan melapor dan membuat surat pindah dari pengurus RT.
  2. Warga yang tidak tinggal di lingkungan RW.011, tetapi masih memiliki kartu tanda penduduk RW.011, dan masih sebagai pemilik rumah tetap adalah tetap diakui sebagai warga RW011.
  3. Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan.
  4. Ketua RT mendata dan melaporkan kepada Pengurus RW 011 untuk setiap adanya perubahan warga pindah untuk dilakukan pencatatan dalam administrasi kependudukan.
 
 
 
BAB IX 
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
 
 
Pasal 14 
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN 
 
 
  1. Pembiayaan Operasional rumah tangga RW dan Kegiatan Organisasi RW dibiaya oleh iuran warga berupa Iuran Bulanan, baik warga tetap, maupun warga tidak tetap.
  2. Kas RT dan RW diperoleh dari Iuran Bulanan setiap bulannya, dari sumber dana lain yang sah dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.
  3. Laporan keuangan akan disampaikan kepada seluruh warga melalui pengurus RT masing-masing secara periodik dan akan ditampikan dalam website www.erwesebelas.com
 
BAB X 
KELAHIRAN DAN KEMATIAN
 
 
Pasal 15 
KELAHIRAN
 
 
Setiap kelahiran warga baru, Ketua RT mendata dan melaporkan kepada pengurus RW untuk dilakukan pencatatan dalam administrasi kependudukan.
 
 
Pasal 16 
KEMATIAN 
 
 
  1. Setiap kejadian kematian warga, ketua RT mendata dan melaporkan kepada pengurus RW untuk dilakukan pencatatan dalam administrasi kependudukan.
  2. Setiap keluarga yang mendapatkan musibah kematian tersebut, akan mendapatkan santuan kedukaan yang besarnya sesuai yang disepakati dalam musyawarah warga.
  3. Sumbangan kedukaan bagi keluarga bersifat wajib bagi setiap RT dengan nilai yang telah disepakati dalam musyawarah warga dan diserahkan melalui pengurus RW khususnya seksi bidang Sosial dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.
 
  
BAB XI 
MUSYAWARAH
 
 
 
Pasal 17 
MUSYAWARAH WARGA
 
 
 
  1. Musyawarah warga adalah musyawarah yang dilakukan oleh warga atau musyawarah yang diwakili oleh antar pengurus RT dan RW.
  2. Pengurus RT adalah sebagai perwakilan warga masing - masing pada musyawarah tingkat RW.
  3. Hasil musyawarah harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap pengurus dan warga.
  4. Merupakan forum musyawarah untuk mencari mufakat warga.
  5. Diadakan setiap ada masalah yang membutuhkan mufakat seluruh warga.
  6. Warga mendapatkan undangan musyawarah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan.
  
 
Pasal 18 
MUSYAWARAH PENGURUS RT/RW 
 
 
  1. Musyawarah meliputi koordinasi dan evaluasi program kerja kepengurusan RT/RW, yang dilakukan sesuai kebutuhan.
  2. Pengurus RT/RW akan mengadakan musyawarah yang bersifat mendesak.
 
 
BAB XII
PEMILIHAN KETUA RW
 
 
Pasal 19
Ketentuan & Peraturan
 
  1. Masa kepengurusan RW adalah 5 (lima) tahun atau sesuai dengan SK dari Desa dan maksimum menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dan setelah pergantian selanjutnya dapat dipilih kembali menjadi calon ketua RW.
  2. Pemilihan Ketua RW dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Desa Burangkeng.
  3. Mengenai ketentuan dan peraturan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
  4. Pemilihan Ketua RW sebagai mana pasal 17 ayat (2) adalah satu hari  yang sama dan tidak ada lagi pemilihan Ketua RW dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
  5. Kepala Dusun membentuk Panitia Pemilihan untuk membentuk pemilihan Ketua RW.
 
 
Pasal 20 
Tahapan Pemilihan
 
  1. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui tahapan :
    1. Persiapan
    2. Pendaftaran calon
    3. Kampanye
    4. Pemungutan suara
    5. Penetapan
  2. Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf (a) Ketua RW memberitahukan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RW;
  3. Pembentukan Panitia RW untuk memilih Ketua RW ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan. 
  4. Laporan akhir masa jabatan untuk Ketua RW kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun adalah 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan.
  5. Biaya pemilihan Ketua RW ditanggung oleh kas RW.
 
Pasal 21 
Panitia Pemilihan
 
 
Pembentukan panitia  pemilihan, disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun untuk memilih Ketua RW secara tertulis.
 
 
Pasal 22 
Persyaratan Calon
 
  1. Calon ketua RW adalah warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
  2. Calon ketua RW diharuskan warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 6 bulan serta memiliki E-KTP di wilayahnya.
 
 
BAB XIII
KEPENGURUSAN RW
 
 
Pasal 23
KEPENGURUSAN RW
 
 
 
  1. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila adanya serah terima secara adminitratif dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru, berupa uang kas, laporan keuangan, data warga, berkas-berkas dan inventaris RW.
  2. Ketua RW terpilih mempunyai hak prerogative untuk menyusun kepengurusan RW.
  3. Susunan kepengurusan dibuat paling lambat 1 bulan setelah hasil pemilihan.
  4. Ketua RW dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua RW, dimana salah satu kewajiban Wakil Ketua RW adalah akan menggantikan jabatan Ketua RW jika Ketua RW berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya (pindah alamat, bermasalah dengan hukum, meninggal dunia, dll) sampai masa jabatannya berakhir.
  5. Pengurus RW diangkat oleh Kepala Desa, dan kepada pengurus RW diberikan SK dari Desa.
  6. Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya.
  7. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua dan pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diberhentikan oleh ketua RW melalui rapat pengurus.
 
 
Pasal 24 
RANGKAP JABATAN
 
 
Untuk optimalisasi kinerja dalam kepengurusan, Pengurus RW yang masih aktif tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua RT di lingkungan RW011.
 
 
BAB XIV
PEMILIHAN KETUA RT
 
 
Pasal 25
Ketentuan & Peraturan
 
  1. Masa kepengurusan RT adalah 5 (lima) tahun atau sesuai dengan SK dari Desa dan maksimum menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dan setelah pergantian selanjutnya dapat dipilih kembali menjadi calon ketua RT.
  2. Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Desa Burangkeng.
  3. Mengenai ketentuan dan peraturan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
  4. Pemilihan Ketua RT sebagai mana pasal 23 ayat (2) adalah satu hari  yang sama dan tidak ada lagi pemilihan Ketua RT dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
  5. Ketua RW membentuk Panitia Pemilihan untuk membentuk pemilihan Ketua RT.
 
 
Pasal 26
Tahapan Pemilihan
 
  1. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan :
    1. Persiapan
    2. Pendaftaran calon
    3. Kampanye
    4. Pemungutan suara
    5. Penetapan
  2. Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf (a) adalah Ketua RT memberitahukan kepada Kepala Dusun melalui Ketua RW, dua bulan sebelum  berakhirnya masa jabatan Ketua RT ;
  3. Pembentukan Panitia Pemilihan  RT untuk memilih Ketua RT ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan. 
  4. Laporan akhir masa jabatan untuk Ketua RT kepada Kepala Dusun melalui Ketua RW adalah 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan.
  5. Biaya pemilihan ditanggung oleh kas RT.
 
Pasal 27
Panitia Pemilihan
 
 
Pembentukan panitia pemilihan, disampaikan kepada Kepala Dusun untuk memilih Ketua RT melalui RW secara tertulis.
 
Pasal 28
Persyaratan Calon
 
  1. Calon ketua RT adalah warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
  2. Calon ketua RT diharuskan warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 6 bulan serta memiliki KTP di wilayahnya.
 
BAB XV
KEPENGURUSAN RT
 
 
Pasal 29
KEPENGURUSAN RT
 
  1. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila adanya serah terima secara adminitratif dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru, berupa uang kas, laporan keuangan, data warga, berkas-berkas dan inventaris RT.
  2. Ketua RT terpilih mempunyai hak prerogative untuk menyusun kepengurusan RT.
  3. Susunan kepengurusan dibuat paling lambat 1 bulan setelah hasil pemilihan.
  4. Ketua RT dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua, dimana salah satu kewajiban Wakil Ketua adalah akan menggantikan jabatan Ketua RT jika Ketua RT berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya (pindah alamat, bermasalah dengan hukum, meninggal dunia, dll) sampai masa jabatannya berakhir.
  5. Pengurus RT diangkat oleh Kepala Desa, dan kepada pengurus RT diberikan SK dari Desa
  6. Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya.
  7. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua dan pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diberhentikan oleh ketua melalui rapat pengurus.
 
 
 
BAB XVI
ASET DAN FASOS/FASUM
 

Pasal 30
ASET DAN FASOS/FASUM
 

  1. Aset sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh RW.011 adalah Fasos dan Fasum yang meliputi;
    1. Lapangan Olah Raga di lingkungan Blok K dan V
    2. Pos Satpam
    3. Kantor Sekretariat RW.011
    4. Tanah atau lahan kosong yang telah diberi tanda Fasos dan Fasum
  2. Dikarenakan keuangan RW sangat terbatas, maka atas asset-aset tersebut pada point 1 diatas, selanjutnya RW menyerahkan dan meminta bantuan kepada masing-masing RT dimana sarana dan prasarana tersebut berada, untuk menggunakan, memelihara dan merawat aset-aset tersebut sesuai dengan cara dan kebijakan RT masing-masing.
  3. Jalan raya di Blok K dan V, dijadikan jalan utama RW011, dan pemeliharaanya dilaksanakan bersama oleh RT dan RW, melalui dukungan dan bantuan warga.
 
 
 
BAB XVII
PERATURAN TAMBAHAN
 
 
 
Pasal 31
PERATURAN TAMBAHAN
 
 
 
  1. Sebagaimana Bab XII tentang bentuk dan tugas kepengurusan RW, Ketua RW dapat membuat sendiri Bagan organisasi, Susunan Pengurus serta Pembagian Tugas kepengurusan RW yang diinginkan Ketua RW sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
  2. Peraturan tambahan sebagaimana Bab XVI ini dapat dituangkan dalam SK Ketua RW berupa Bentuk Organisasi, Susunan Pengurus, Pembagian Tugas Pengurus (Job Desk) Visi Misi dan Program Kerja.
 
 
 
BAB XVIII
PENUTUP
 
 
 
Pasal 32
PENUTUP
 
 
 
Segala sesuatu yang belum tercukup dan/atau tidak diatur oleh ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini dan/atau setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dinyatakan mengikat setiap warga setelah disahkan dalam Musyawarah Warga.
 
 
 
Agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus RT wajib memberikan 1 (satu) salinan kepada setiap kepala keluarga.
 
 
Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 14 Juli 2018

 
Yang Menetapkan :
Ketua RW 011

 

 
Ttd.

 

 
SUDIYO, ST.

 

 

 
Menyetujui :
  1. Ketua RT01 : Hendy Alfriansyah
  2. Ketua RT02 : Dede Suhandri
  3. Ketua RT03 : Komarudin
  4. Ketua RT04 : Misbah
  5. Ketua RT05 : Galih Purba
  6. Ketua RT06 : Indra Nurhadi
  7. Ketua RT07 : Teguh Nugroho

 
Disetujui untuk diundangkan di Burangkeng
Pada tanggal  6 Desember 2018
KEPALA DESA BURANGKENG
 
Ttd.
 
NEMIN BIN H.SA’IN









Copyright © Media Informasi Rukun Warga 011 | Powered by Sudiyo.ST Distributed By erwesebelas.com & Design by BE IT SOLUTION | Kab.Bekasi New