Evaluasi Kinerja 2018 dan Rencana Kerja 2019 pada Rapat Kerja (Raker) RW011

Pada tanggal 15-16 Desember 2018 kepengurusan Rukun Warga (RW.011) mengadakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) tepatnya di Villa Rizky Cilember, Bogor. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bapak Sudiyo selaku Ketua RW.011 dan pelaksanaan acara dikoordinir oleh Bapak Sarjito.

Tujuan Raker ini adalah untuk menjalin kebersamaan dan solidaritas kepengurusan RW agar lebih baik kedepannya.

Kegiatan Raker RW.011 diikuti jajaran kepengurusan RW yang berjumlah 12 orang dari 21 orang sie bidang kepengurusan di RW.011.

Ketua RW.011 Bapak Sudiyo mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja semua jajaran kepengurusan dan pertanggungjawaban dalam bekerja selama kinerja dari tahun 2018 serta membahas program kerja yang akan datang di tahun 2019 kedepannya yang harus lebih baik lagi.

Berikut hasil evaluasi kinerja pengurus RW selama tahun 2018 :

Di bawah ini dokumentasi kegiatan tersebut :

Read More

Lagi, Pemkab Bekasi Naikan Honor RT/RW

Plt Bupati Bekasi - Eka Supriatmaja

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan menaikan sejumlah honor atau tunjangan untuk non PNS pada Tahun 2019 mendatang. Kenaikan honor dan tunjangan tersebut diberikan kepada RT/RW, jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan serta tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Plt Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengatakan kenaikan tersebut merupakan apresiasi serta upaya Pemkab Bekasi dalam menaikan kesejahteraan pegawai non PNS yang mengabdi di Kabupaten Bekasi.

“Itu sudah kita sepakati pada rapat pembahasan antara eksekutif dengan Badan Anggaran (Banang) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019,”ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Bekasi, kemarin (13/11).
Dikatakannya untuk honor RT/RW yang semula Rp500 Ribu naik menjadi Rp700 Ribu per bulannya. Hal itu wajar sebagai bentuk perhatian atas kinerja mereka selama ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Juga ini sebagai bentuk realisasi janji kampanye Neneng Yes pada Pilkada lalu.

“Di Kabupaten Bekasi ada sekitar 6.000-an lebih Ketua RT dan 1000-an lebih Ketua RW. Dia menganggap, maka jika ada peningkatan intensif atau honor setiap tahun bagi mereka yang telah membantu tugas pemerintahan,”tambah mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Selanjutnya untuk , jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan yang sebelumnya hanya Rp 1,2 Juta per tahun naik menjadi menjadi 6 Juta atau Rp500 Ribu per bulan untuk setiap orangnya.

“Ada kenaikan sekitar 73 Miliar untuk kesejahteran honorer di Tahun 2019 mendatang dalam bentuk jastek kepada mereka. Selain itu sekitar 9.068 honorer tersebut kita daftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenegakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang dibayar oleh Pemkab Bekasi,” imbuh Politisi Golkar ini. Adapun untuk tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi disampaikan Eka kenaikan honor atau upah sesuai dengan satuan harga minimum dengan keputusan bupati.

“Itu sudah kita bahas pada KUA PPAS sebelumnya dan harus sudah ada kenaikan di tahun 2019 mendatang. Dan untuk jaminan sosial tenaga kerja semuanya sudah ada payung hukumnya berupa Perbup sejak Tahun 2017 lalu dan harus direalisasikan penuh di Tahun 2019 ini,”imbuhnya.
Ia berharap dengan kenaikan honor tersebut baik RT/RW, tenaga honorer, THL atau Sukwan bisa meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga ini menjadi penyemangat dan bisa mengabdi dengan sepenuh hati serta meningkatkan etos kerja di SKPD masing-masing.

source : mr.co

Read More

Struktur Perangkat Desa Burangkeng Periode 2018-2024

Berikut susunan perangkat desa, staff BPD dan Bidan Desa Burangkeng periode 2018-2024 yang dilantik pada hari Jumat, 2 November 2018




Kepala Desa : NEMIN BIN H. SAIN


Sekretaris Desa :  ALI GUNAWAN


Kepala Seksi Pemerintahan : H. ABDUL MAJID M.
Kasubsie Trantib di Seksi Pemerintahan : ENANG BIN AMAD
Staff Seksi Pemerintahan : ADE SAPUTRA


Kepala Seksi Pelayanan : JAKA PURNAMA
Staff Seksi Pelayanan : YULI YULIANA


Kepala Seksi Kesejahteraan : M. TARMIDI BIN BOIN
Staff Seksi Kesejahteraan : ARIF HIDAYATULLOH


Kepala Urusan Perencanaan : CARSA HAMDANI
Staff Urusan Perencanaan : KOMARUDIN BAHAR


Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : KARLAN
Staff Urusan Tata Usaha dan Umum : EVIH SUKAESIH


Kepala Urusan Keuangan : NANA SURYANA
Bendahara : ERMAWATI


Kepala Dusun I : RADI
Kepala Dusun II : SAMAD, S.Ap
Kepala Dusun III : H. TONI SURJANA


Bidan Desa : YULIATI, Am.Keb


Staff BPD : DEDE FIRMANSYAH

Read More

Jokowi: Tahun Depan Ada Dana Kelurahan dan Operasional Desa

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. "Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat , 19 Oktober 2018 (dikutip dari detik.com).

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa."Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu," katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen."Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen," katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat."Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan," jelasnya.

sumber : detik.com

Read More

Tol Jakarta-Cikampek 2, Bekasi Usul Gerbang Tol di Burangkeng

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan ada gerbang tol di sekitar Burangkeng perbatasan dengan Kabupaten Bekasi dalam proyek jalan tol Jakarta-Cikampek 2 sisi selatan dari Jatiasih sampai dengan Sadang Purwakarta. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Erwin Gwinda mengatakan, usulan sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan rapat bersama dengan pemerintah pusat maupun PT Jasa Marga.


Alasan dibutuhkannya bukaan tol di sana, kata dia, untuk menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan, serta memudahkan akses truk sampak DKI Jakarta menuju ke TPST Bantargebang. Usulan dibuat mumpung peraturan daerah tentang tata ruang belum direvisi."Revisi Perda RDTR 2015-2035 menyesuaikan pembangunan proyek strategis nasional," ujar Erwin, Kamis (23/8).


Proyek strategis nasional yang melintas di Kota Bekasi di antaranya pembangunan LRT, Tol Jakarta-Cikampek 2 elevated, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak lama lagi, proyek jalan tol Jakarta-Cikampek 2 sisi selatan dari Jatiasih hingga Sadang. "Tol Jakarta-Cikampek 2 selatan dari Jatiwarna menghubungkan tol JORR di Jatiasih mengarah ke selatan melintasi Bantargebang," kata dia.


Adapun sesuai rencana, pintu tol bakal dibuka di sekitar perumahan Vida Bantargebang. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan ditambah lagi lebih ke selatan di sekitar Burangkeng. "Truk sampah dari Jakarta bisa langsung ke TPST Bantargebang dengan akses dari tol JORR," ujarnya.


Humas PT Jasa Marga Tbk untuk pembangunan Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan, Iwan Abrianto mengatakan, progres pembangunan ruas jalan tol itu masih proses penetapan lokasi lahan.
"Setelah itu baru proses pembebasan lahan, dan berikutnya pembangunan kontruksi," ujar dia. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata merespons positif dengan usulan pemerintah daerah bahwa ada bukaan tol di sekitar Burangkeng perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi.


Menurut dia, akses pintu tol di sana memudahkan truk sampah DKI ke TPST Bantargebang. "Daripada melintas jalur arteri, masyarakat banyak yang dirugikan," kata Ariyanto. Sebabnya, kata dia, DKI Jakarta sampai hari ini belum memenuhi kewajibannya perihal armada sampah menuju ke TPST Bantargebang. Dari pengamatan di lapangan, kata dia, masih banyak dump truk dipakai mengangkut sampah basah. Akibatnya air licit dari sampah berceceran ke jalan. "Bau yang ditimbulkan dari air licit sangat mengganggu," kata dia.


source : merdeka.com

Read More