Diresmikan Wapres Ma'ruf Amin, Jalan Tol Cimanggis Cibitung Beroperasi Gratis 10 Juli 2024

Bogor - Ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung akhirnya diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Acara peresmian bertempat di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat.

"Keberadaan jalan tol ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Cimanggis ke Cibitung menjadi sekitar hanya 30-45 menit, dari sebelumnya yang menempuh 1-2 jam melalui jalan arteri," kata Ma'ruf Amin saat meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Tol Cimanggis-Cibitung masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional memiliki panjang 26,18 Km adalah bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 yang dikelola oleh PT Cimanggis Cibitung Tollways selaku pemegang hak konsesi jalan tol. Mega proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp10,6 triliun.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung saat ini telah beroperasi sebagian sepanjang 6,53 Km, dimulai dari Seksi 1A Segmen Cimanggis Junction - On/Off Ramp Jatikarya hingga Seksi 2A Segmen On/Off Ramp Jatikarya - Simpang Susun Cikeas. Adapun pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dimulai sejak tahun 2016 dan melintasi 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

Dengan telah selesainya pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Segmen Simpang Susun Cikeas sampai dengan Junction Cibitung sepanjang 19,65 Km, jaringan Jalan Tol JORR 2 sepenuhnya telah terhubung dan diharapkan menjadi akses penghubung dari wilayah Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi sekaligus meningkatkan kelancaran mobilitas, pergerakan komuter dan logistik menuju kawasan industri Cikarang, Cibitung, dan Cilincing. Kehadiran jalan tol ini semakin menambah kapasitas jalan di wilayah yang dilaluinya.

"Kita bersyukur Jalan Tol Cimanggis-Cibitung yang dibangun sejak tahun 2011 akhirnya telah selesai dan siap beroperasi. Jalan tol sepanjang 26,18 Km ini merupakan bagian dari JORR 2 yang melengkapi jaringan jalan bebas hambatan di kawasan Jabodetabek," ujarnya.

Setelah Jalan Tol Cimanggis - Cibitung beroperasi penuh, jaringan Jalan Tol JORR 2, telah utuh tersambung sepanjang 111 km, mulai dari Cengkareng - Kunciran - Serpong - Cinere - Jagorawi - Cimanggis - Cibitung hingga Cilincing. Jalan tol ini akan meningkatkan kelancaran pergerakan baik komuter maupun logistik kawasan-kawasan industri besar di Jabodetabek, diantaranya kawasan industri Sentul, Cikarang, Cibitung, dan Cilincing.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Segmen Simpang Susun Cikeas sampai dengan Junction Cibitung dijadwalkan beroperasi tanpa tarif Rabu (10/7/2024) mulai pukul 06.00 WIB.

Penyesuaian transaksi akan dilakukan dari sistem terbuka di Gerbang Tol Jatikarya Utama menjadi sistem tertutup terintegrasi dengan Ruas Tol Cibitung-Cilincing, sehingga transaksi di Gerbang Tol Jatikarya Utama arah Cibitung dikenakan tarif Segmen Cimanggis - Jatikarya (Golongan I Rp5.500) dan untuk tarif Jatikarya - Nagrak akan dikenakan di Gerbang Tol Tujuan (Golongan I Rp8.000).

Sedangkan transaksi di Gerbang Tol Jatikarya Utama arah Cimanggis dikenakan tarif Segmen Cimanggis - Nagrak (Golongan I Rp13.500) dan tarif Tol Cibitung - Cilincing (Apabila masuk dari Ruas Tol Cibitung - Cilincing).

Jalan tol ini juga terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Jawa Ruas Jakarta - Cikampek, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Patimban, Bandara Soekarno - Hatta, dan Bandara Kertajati sehingga menjadi ruas alternatif dan solusi mengurangi travel time akibat kemacetan/kepadatan lalu lintas dari Ruas Tol Cikampek yang menuju Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya.

source : cct.co.id, setwapres

Read More

Alhamdulillah, Status PPKM Kabupaten Bekasi Kini Jadi Level 1

 

Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bekasi dalam rangka penanggulangan Covid-19, kini telah diturunkan menjadi level 1.

Hal tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, dr Alamsyah menjelaskan PPKM level 1 di wilayahnya diterapkan sejak Selasa (24/5/2022) ini hingga dua pekan ke depan.

"Betul, Kabupaten Bekasi terdaftar sebagai wilayah kabupaten/kota dengan Status PPKM level 1, sejak hari ini sampai 6 Juni 2022," tutur Alamsyah saat dikonfirmasi.

Terdapat sejumlah penyesuaian mengenai aturan pembatasan yang ditetapkan dalam Inmendagri tersebut. Seperti kewajiban untuk tetap melakukan testing, tracing dan treatment (3T).

Untuk testing, pemerintah pusat mewajibkan pihaknya untuk melakukan skrining Covid-19 minimal sebanyak 578 orang per hari.

"Sama seperti sebelumnya, orang yang diskrining adalah mereka yang berstatus suspek atau kontak erat dengan penderita Covid-19. Jadi kalau tanpa gejala, tidak perlu diskrining," katanya.

Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat.

Sedangkan treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.

Hanya pasien bergejala sedang berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

source : tribunnews.com

Read More

Dinkes Kabupaten Bekasi Bentuk PSC 119 Untuk Bantu Masyarakat yang Sakit

Berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi. Setelah Simpul Mas dan Call Center 118 diluncurkan beberapa waktu lalu. Kini Dinas Kesehatan Kembali meluncurkan Public Safety Center (PSC), untuk membantu masyarakat Kabupaten Bekasi dalam mendapatkan pelayanan medis.

Perbedaan mendasar dengan Simpul Mas adalah jika Simpul Mas lebih fokus pada pertolongan pertama pada Ibu yang akan melahirkan. Sedangkan PSC lebih mengutamakan pada kejadian kecelakaan kendaraan bermotor atau bencana.

"Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama hingga mengantarkan pasien dari  rumah ke rumah sakit. Juga bagian tugas dari PSC." Ujar Nalin Suhendrik, SKM, M. Si Kepala UPTD PSC 119 kepada bekasikab.go.id di ruang kerjanya. Rabu, 28 Agustus 2019.

Dimisalkan oleh Nalin, seseorang mendapatkan serangan jantung dirumahnya atau dikantor tempatnya bekerja. Keluarganya atau orang terdekatnya bisa menghubungi PSC melalui telepon 119. Nanti pihak operator akan menghubungi PSC terdekat atau daerah tempat pasien berada.

"Jika pasien berada di Kabupaten Bekasi, tentunya PSC Kabupaten Bekasi." Jelas Nalin.

Masih kisah dari Nalin, setelah pasien diberikan pertolongan pertama oleh team PSC. Jika perlu dibawa ke Rumah Sakit, pasien akan dibawa ke rumah sakit.

"Semuanya tidak ada biaya. Alias gratis." Tegas Kepala UPTD PSC 119.

Menurut Nalin Suhendrik, biaya telepon ke 119 tidak dikenai biaya (gratis). Memberikan pertolongan pertama juga gratis. Begitupun mengantarkan pasien ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance PSC, juga gratis.

"Serba gratis, ibaratnya dari awal hingga mengantar sampai tujuan. Tidak dipungut biaya 1 rupiahpun."

Tidak dipungutnya biaya dalam pelayanan PSC. Dari awal sampai akhir berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi.

PSC juga belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Baru sekitar 8 Kabupaten/Kota yang telah menjalankan PSC. Diantaranya kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya. 

"Hanya tentunya, berdasarkan peraturan tersebut. Hanya masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat memanfaatkan pelayanan PSC jika ada serangan kesehatan yang mendadak. Seperti serangan jantung, jatuh dari kamar mandi yang bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya." Ujar Nalin

 

"Kecuali dalam hal terjadi musibah kecelakaan atau bencana di wilayah Kabupaten Bekasi. Yang diutamakan adalah kemanusiaannya. Bukan masalah warga Kabupaten Bekasi atau bukannya." Tutup Nalin Suhendrik, kepala UPTD PSC.

source : bekasikab.go.id

Read More

Lagi, Pemkab Bekasi Naikan Honor RT/RW

Plt Bupati Bekasi - Eka Supriatmaja

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan menaikan sejumlah honor atau tunjangan untuk non PNS pada Tahun 2019 mendatang. Kenaikan honor dan tunjangan tersebut diberikan kepada RT/RW, jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan serta tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Plt Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengatakan kenaikan tersebut merupakan apresiasi serta upaya Pemkab Bekasi dalam menaikan kesejahteraan pegawai non PNS yang mengabdi di Kabupaten Bekasi.

“Itu sudah kita sepakati pada rapat pembahasan antara eksekutif dengan Badan Anggaran (Banang) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019,”ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Bekasi, kemarin (13/11).
Dikatakannya untuk honor RT/RW yang semula Rp500 Ribu naik menjadi Rp700 Ribu per bulannya. Hal itu wajar sebagai bentuk perhatian atas kinerja mereka selama ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Juga ini sebagai bentuk realisasi janji kampanye Neneng Yes pada Pilkada lalu.

“Di Kabupaten Bekasi ada sekitar 6.000-an lebih Ketua RT dan 1000-an lebih Ketua RW. Dia menganggap, maka jika ada peningkatan intensif atau honor setiap tahun bagi mereka yang telah membantu tugas pemerintahan,”tambah mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Selanjutnya untuk , jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan yang sebelumnya hanya Rp 1,2 Juta per tahun naik menjadi menjadi 6 Juta atau Rp500 Ribu per bulan untuk setiap orangnya.

“Ada kenaikan sekitar 73 Miliar untuk kesejahteran honorer di Tahun 2019 mendatang dalam bentuk jastek kepada mereka. Selain itu sekitar 9.068 honorer tersebut kita daftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenegakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang dibayar oleh Pemkab Bekasi,” imbuh Politisi Golkar ini. Adapun untuk tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi disampaikan Eka kenaikan honor atau upah sesuai dengan satuan harga minimum dengan keputusan bupati.

“Itu sudah kita bahas pada KUA PPAS sebelumnya dan harus sudah ada kenaikan di tahun 2019 mendatang. Dan untuk jaminan sosial tenaga kerja semuanya sudah ada payung hukumnya berupa Perbup sejak Tahun 2017 lalu dan harus direalisasikan penuh di Tahun 2019 ini,”imbuhnya.
Ia berharap dengan kenaikan honor tersebut baik RT/RW, tenaga honorer, THL atau Sukwan bisa meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga ini menjadi penyemangat dan bisa mengabdi dengan sepenuh hati serta meningkatkan etos kerja di SKPD masing-masing.

source : mr.co

Read More

Honor RT/RW di Kabupaten Bekasi Bakal Naik Menjadi Rp1 Juta

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,  berencana menaikan honor ketua RT dan RW hingga mencapai Rp. 1 juta yang akan dilakukan secara bertahap.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengatakan kenaikan honor RT/RW sudah mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap. Kenaikan honor tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap ujung tombak pemerintahan.

Pihaknya menjanjikan kenaikan honor RT/RW sampai Rp1 juta. Namun kenaikan itu dilakukan secara bertahap, dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Untuk saat ini, honor RT dan RW berkisar di angka 500 ribu, nantinya akan oleh ditambah agar pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh ujung tombak pemerintahan itu lebih baik,” ujarnya kemarin. Neneng mengakui, honor sebesar Rp 1 juta yang diberikan itu jumlahnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beratnya tugas dari RT dan RW yang harus melayani masyarakat namun paling tidak dengan adanya honor itu pemerintah daerah telah memperhatikan kesejahteraan mereka.

Read More

Proses Pelayanan Penerbitan KTP

Berikut persyaratan dalam penerbitan KTP

1. Penerbitan KTP baru bagi WNI

Syarat : telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri :

• Surat Keterangan RT/RW dan Kepala Desa/ Lurah;
• Fotokopi: KK, Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi yang belum berusia 17tahun, Kutipan Aktakelahiran, dan
• Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah
  
  
  2. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak, 
  
  Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri:

• Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak (bila rusak)
• Fotokopi KK
• Fotokopi Paspor dan Izin tinggal tetap bagi orang asing
  
  
  3. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi Penduduk Warga Negara  Indonesia  atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap,
  
  Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan melampiri :

• Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang
• Surat keterangan pindah datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah
  
  
  4. Penerbitan KTP karena karena perpanjangan bagi Penduduk Warga Negara  Indonesia  atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, 
  
  Penduduk mendafatar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri  :

• Fotokopi KK
• KTP asli lama, dan
• Fotokopi Paspor, Izin Tinggal tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
  
  5. Penerbitan KTP karna adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal tetap
  
  Penduduk mendafatar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri  :

• Fotokopi KK
• KTP asli lama, dan
• Surat keterangan bukti perubahan (misal : surat nikah, akta cerai, dll)
  
  
  Dalam Pelayanan penerbitan KK-KTP Di bebaskan biaya Retribusinya apabila. ;

• Membuat KTP yang pertama Kalinya
• Membuat peppanjangan KTP karena Habis masa Berlakunya
• Membuat Kartu Keluarga Yang Pertama kalinya.
• Membuat Perubahan  Kartu Kerluarga Karna Adanya Kelahiran, Kematian Pernikahan dan atau Perceraian.
  
  
  Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  
  

• Surat Pengantar Lurah berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW
• KK
• KTP yang akan/telah habis masa berlakunya (untuk perpanjangan)
• KTP yang rusak (untuk penggantian KTP yang rusak)
• Surat Keterangan dari Kepolisian (untuk penggantian KTP yang hilang)
• Akta Kelahiran
• Surat nikah / Akta Kawin (bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun yang sudah/pernah kawin)
• Dokumen imigrasi (paspor atau izin tinggal tetap) bagi Orang Asing tinggal tetap
  
  Tata Cara Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  
  Pemohon berkewajiban:

• Menyerahkan berkas persyaratan kepada Lurah
• Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP (F-1.07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan KTP (F-1.07)
  
  Lurah/Kepala Desa berkewajiban:

• Menyerahkan Formulir Permohonan KTP (F-1.07) kepada pemohon untuk diisi, ditempel foto dan ditandatangani
• Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
• Melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan memperoleh KTP
• Menandatangani F-1.07 dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon untuk disampaikan kepada Camat
• Mencatat dalam BHPPK di Kelurahan (BK-1.01)
• Lurah menandatangani Formulir permohonan KTP
• Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
  
  Camat berkewajiban:

• Melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan dan mencatat dalam BHPPK di Kecamatan (BK-1.02), serta mencabut KTP lama bagi yang memperpanjang
• Camat menandatangani formulir permohonan KTP Melakukan perekaman data, foto, tanda tangan
• Menerbitkan dan menyerahkan KTP pada pemohon
• Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
  
  
  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban:

• Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
• Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.
• Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  
  
  Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap :

• Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
• Foto copy Kartu Keluarga
• Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
• Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
• Foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  Mekanisme penerbitanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap:

• Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
• Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
• Petugas menandatangani formulir permohonan KTP.
• Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
• Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.
   

Read More

Ini Arti 16 Digit Pada Nomor Induk Kependudukan

Bekasi -  Mulai 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018 kemarin, pemerintah mewajibkan pelanggan baru kartu SIM (pembeli SIM card perdana) untuk melakukan registrasi kartu dengan mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Ketentuan tentang NIK diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang 24 Tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan memberikan NIK kepada setiap penduduk. NIK juga merupakan nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik, termasuk sebagai dasar penerbitan dokumen di semua instansi pemerintah dan swasta.

NIK tersebut terdiri dari 16 digit angka-angka dan dapat kita lihat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga dokumen-dokumen lainnya.NIK tersebut terdiri dari 16 digit angka-angka dan dapat kita lihat pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan juga dokumen-dokumen lainnya.

Lalu, apakah arti 16 digit angka-angka pada NIK tersebut? Berikut penjelasannya sehingga kita dapat membaca dan memahaminya.

Misalkan 16 digit angka-angka tersebut kita tuliskan menjadi PPKKCC-DDMMYY-NNNN, maka:

• 6 digit pertama (PPKKCC) adalah kode kecamatan di mana NIK pertama kali didaftarkan, di mana PP merupakan kode provinsi, KK merupakan kode kabupaten/kota dalam provinsi PP, dan CC merupakan kode kecamatan dalam kabupaten/kota KK. Kode-kode ini adalah kode yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. (Untuk melihat kode kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, silakan klik di sini)
• 6 digit kedua (DDMMYY) adalah tanggal lahir pemilik NIK dalam format dua digit hari, dua digit bulan, dan dua digit tahun. Dikarenakan tidak ada kode jenis kelamin dalam NIK, maka untuk membedakan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, untuk penduduk perempuan ditambahkan angka 40 pada tanggal lahir.
• 4 digit ketiga (NNNN) adalah nomor urut atau nomor unik yang diberikan kepada pemilik NIK untuk orang-orang yang memiliki tanggal lahir dan jenis kelamin yang sama pada satu kecamatan, sehingga tidak ada penduduk yang memiliki NIK yang sama.
  
  Contoh:
  
  
  
  
  
  Seseorang penduduk yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terdaftar pertama kali di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat akan memiliki NIK 3216181708450001 (jika laki-laki) dan 3216185708450001 (jika perempuan) di mana:
  
  

• 321618 merupakan kode Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat .
• 170845 merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam format dua digit jika laki-laki. Jika perempuan, tanggal lahir ditambahkan 40 sehingga menjadi 570845.
• 0001 merupakan nomor urut atau nomor unik saat pendaftaran.
  Sehingga dengan membaca NIK, kita bisa langsung tahu lokasi kecamatan di mana penduduk tersebut pertama kali didaftarkan, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
  
  Setiap penduduk Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tetap dan berlaku seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Prof. Zudan, yang juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendari, menyampaikan bahwa NIK yang terdapat di setiap KTP-el adalah identitas yang unik, tunggal, dan tidak berubah seumur hidup. “Seseorang yang pindah kemana pun NIK-nya tetap sama, walaupun alamatnya berubah. Perubahan alamat dan perubahan elemen data lainnya, seperti status perkawinan dan pekerjaan, harus dilaporkan kepada Dinas Dukcapil setempat,” tegas Prof. Zudan.

Read More

Profil Kecamatan Setu

Bekasi - Kecamatan Setu merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kecamatan Setu letaknya di daerah selatan Bekasi, tepatnya berbatasan langsung dengan kecamatan Cileungsi Bogor di bagian selatan dan kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi di bagian barat.dan Kecamatan Cikarang Selatan dan serang Baru di bagian timur.

 

 

Kecamatan Setu terdiri dari 11 desa yaitu Desa Burangkeng, Cibening, Cijengkol, Cikarageman, Ciledug, Kertarahayu, Lubang Buaya, Muktijaya, Ragemanunggal, Taman Rahayu, dan Taman Sari.

 

 

 

Kecamatan Setu merupakan salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan, diantaranya rambutan dan salak serta melinjo. Sedangkan untuk pertanian, berupa tanaman padi, tidak terlalu berpotensi karena di daerah ini pegairannya hanya mengandalkan curah hujan.Bisa di sebut daerah tadah hujan.Lebih banya ladang dari pada sawahnya.

 

 

 

Kecamatan Setu belum ada industri besar, namun dibeberapa daerah Setu industri kecil mulia tumbuh. Bahkan,pada masa orde baru ada satu daerah di kecamatan Setu yang dijadikan sebagai pusat industri kerajinan imitasi, namun di era sekarang ini, pusat industri kecil tersebut kondisinya lesu.

 

 

 

Kecamatan Setu berdekatan dengan kawasan industri yang terletak di wilayah Kecamatan Cikarang Barat yaitu MM2100, saat ini Setu sedang menuju sebagai wilayah permukiman dengan berbagai pengembang yang membangun perumahan dengan segala tipe.Sudah banyak di Setu berdiri berbagai Perumahan diantaranya Griya Mustika Media dan lain sebagainya.

 

 

 

Jika dilihat dari segi penduduknya, Setu terbagi kedalam 2 kelompok besar, di wilayah utara yang terdiri dari desa Cijengkol dan Lubang Buaya adalah desa yang bersuku Betawi, sedangankan 8 desa di wilayah selatan adalah desa yang bersuku Sunda. Namun ada satu lagi yang menarik, yaitu satu desa diwilayah tengah yang berbahasa Betawi, padahal desa ini dikelilingi oleh desa-desa yang berbahasa Sunda.

Read More

Kode Pos di Kabupaten Bekasi

Daftar kode pos untuk setiap kelurahan/desa yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

1. Kecamatan Babelan

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Babelan Kota	17610
2	Kelurahan Bahagia	17610
3	Desa Buni Bakti	17610
4	Desa Hurip Jaya	17610
5	Kelurahan Kebalen	17610
6	Desa Kedung Jaya	17610
7	Desa Kedung Pengawas	17610
8	Desa Muara Bakti	17610
9	Desa Pantai Hurip	17610

2. Kecamatan Bojongmangu

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Bojongmangu	17352
2	Desa Karangindah	17350
3	Desa Karangmulya	17356
4	Desa Medalkrisna	17350
5	Desa Sukabungah	17350
6	Desa Sukamukti	17350

3. Kecamatan Cabangbungin

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Jayabakti	17720
2	Desa Jayalaksana	17720
3	Desa Lenggahjaya	17720
4	Desa Lenggahsari	17720
5	Desa Setiajaya	17720
6	Desa Setialaksana	17720
7	Desa Sindangjaya	17720
8	Desa Sindangsari	17720

4. Kecamatan Cibarusah

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cibarusah Jaya	17340
2	Desa Cibarusah Kota	17340
3	Desa Ridogalih	17340
4	Desa Ridomanah	17340
5	Desa Sindangmulya	17340
6	Desa Sirnajaya	17340
7	Desa Wibawamulya	17340

5 Kecamatan Cibitung

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cibuntu	17520
2	Desa Kertamukti	17520
3	Desa Muktiwari	17520
4	Desa Sarimukti	17520
5	Desa Sukajaya	17520
6	Desa Wanajaya	17520
7	Kelurahan Wanasari	17520

6. Kecamatan Cikarang Barat

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cikedokan	17530
2	Desa Danau Indah	17530
3	Desa Gandamekar	17530
4	Desa Gandasari	17530
5	Desa Jatiwangi	17530
6	Desa Kalijaya	17530
7	Desa Mekarwangi	17530
8	Desa Sukadanau	17530
9	Kelurahan Telagaasih	17530
10	Desa Telagamurni	17530
11	Desa Telajung	17530

7. Kecamatan Cikarang Pusat

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cicau	17530
2	Desa Hegarmukti	17530
3	Desa Jayamukti	17530
4	Desa Pasiranji	17530
5	Desa Pasirtanjung	17530
6	Desa Sukamahi	17530

8. Kecamatan Cikarang Selatan

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Ciantra	17530
2	Desa Cibatu	17530
3	Desa Pasirsari	17530
4	Desa Serang	17530
5	Desa Sukadami	17530
6	Desa Sukaresmi	17530
7	Desa Sukasejati	17530

9. Kecamatan Cikarang Timur

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cipayung	17530
2	Desa Hegarmanah	17530
3	Desa Jatibaru	17530
4	Desa Jatireja	17530
5	Desa Karangsari	17530
6	Desa Labansari	17530
7	Kelurahan Sertajaya	17530
8	Desa Tanjungbaru	17530

10. Kecamatan Cikarang Utara

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cikarang Kota	17530
2	Desa Hajarmekar	17530
3	Desa Karangasih	17530
4	Desa Karangbaru	17530
5	Desa Karangraharja	17530
6	Desa Mekarmukti	17530
7	Desa Pasirgombong	17530
8	Desa Simpangan	17530
9	Desa Tanjungsari	17530
10	Desa Waluya	17530
11	Desa Wangunharja	17530

11. Kecamatan Karangbahagia

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Karanganyar	17530
2	Desa Karangbahagia	17530
3	Desa Karangmukti	17530
4	Desa Karangrahayu	17530
5	Desa Karangsetia	17530
6	Desa Karangsatu	17530
7	Desa Karangsentosa	17530
8	Desa Sukaraya	17530

12. Kecamatan Kedungwaringin

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Bojongsari	17540
2	Desa Karangharum	17540
3	Desa Karangmekar	17540
4	Desa Karangsambung	17540
5	Desa Kedungwaringin	17540
6	Desa Mekarjaya	17540
7	Desa Waringinjaya	17540

13. Kecamatan Muara Gembong

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Jayasakti	17730
2	Desa Pantai Bahagia	17730
3	Desa Pantai Bakti	17730
4	Desa Pantai Harapanjaya	17730
5	Desa Pantai Mekar	17730
6	Desa Pantai Sederhana	17730

14. Kecamatan Pebayuran

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Bantarjaya	17710
2	Desa Bantarsari	17710
3	Desa Karangharja	17710
4	Desa Karanghaur	17710
5	Desa Karangjaya	17710
6	Desa Karangpatri	17710
7	Desa Karangreja	17710
8	Desa Karangsegar	17710
9	Desa Kertajaya	17710
10	Kelurahan Kertasari	17710
11	Desa Sumbereja	17710
12	Desa Sumbersari	17710
13	Desa Sumberurip	17710

15. Kecamatan Serang Baru

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Cilangkara	17330
2	Desa Jayamulya	17330
3	Desa Jayasampurna	17330
4	Desa Nagacipta	17330
5	Desa Nagasari	17330
6	Desa Sirnajaya	17330
7	Desa Sukaragam	17330
8	Desa Sukasari	17330

16. Kecamatan Setu

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Burangkeng	17320
2	Desa Cibening	17320
3	Desa Cijengkol	17320
4	Desa Cikarageman	17320
5	Desa Ciledug	17320
6	Desa Kertarahayu	17320
7	Desa Lubangbuaya	17320
8	Desa Muktijaya	17320
9	Desa Ragamanunggal	17320
10	Desa Taman Rahayu	17320
11	Desa Taman Sari	17320

17. Kecamatan Sukakarya

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Sukaindah	17630
2	Desa Sukajadi	17630
3	Desa Sukakarsa	17630
4	Desa Sukakarya	17630
5	Desa Sukalaksana	17630
6	Desa Sukamakmur	17630
7	Desa Sukamurni	17630

18. Kecamatan Sukatani

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Banjarsari	17630
2	Desa Sukaasih	17630
3	Desa Sukadarma	17630
4	Desa Sukahurip	17630
5	Desa Sukamanah	17630
6	Desa Sukamulya	17630
7	Desa Sukarukun	17630

19. Kecamatan Sukawangi

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Sukabudi	17620
2	Desa Sukadaya	17620
3	Desa Sukakerta	17620
4	Desa Sukamekar	17620
5	Desa Sukaringin	17620
6	Desa Sukatenang	17620
7	Desa Sukawangi	17620

20. Kecamatan Tambelang

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Sukabakti	17620
2	Desa Sukamaju	17620
3	Desa Sukamantri	17620
4	Desa Sukarahayu	17620
5	Desa Sukaraja	17620
6	Desa Sukarapih	17620
7	Desa Sukawijaya	17620

21. Kecamatan Tambun Selatan

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Kelurahan Jatimulya	17510
2	Desa Lambang Jaya	17510
3	Desa Lambang Sari	17510
4	Desa Mangun Jaya	17510
5	Desa Mekarsari	17510
6	Desa Setiadarma	17510
7	Desa Setiamekar	17510
8	Desa Sumber Jaya	17510
9	Desa Tambun	17510
10	Desa Tridaya Sakti	17510

22. Kecamatan Tambun Utara

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Jejalen Jaya	17510
2	Desa Karang Satria	17510
3	Desa Satria Jaya	17510
4	Desa Satria Mekar	17510
5	Desa Sriamur	17510
6	Desa Srijaya	17510
7	Desa Srimahi	17510
8	Desa Srimukti	17510

23. Kecamatan Tarumajaya

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1	Desa Pahlawan Setia	17216
2	Desa Pantai Makmur	17212
3	Desa Pusaka Rakyat	17214
4	Desa Samudra Jaya	17217
5	Desa Segara Jaya	17218
6	Desa Segara Makmur	17211
7	Desa Setia Asih	17215
8	Desa Setia Mulya	17213

 

Read More