RUKUN WARGA 011 PERUM BEKASI TIMUR REGENSI

-

Rabu, 19 Desember 2018

Warga Ancam Tutup TPA Burangkeng



KEGADUHAN mulai tampak di Desa Burangkeng. Kabar soal penutupan TPA Burangkeng pun mencuat belakangan ini.


Demikian dikatakan oleh Kepala Desa Burangkeng, Bapak Nemin bin H. Sain saat ditemui di kantornya baru-baru ini. Menurutnya, itu merupakan akumulasi kekecewaan warga selama ini. Beliau menilai, apabila persoalan di TPA itu tidak segera terselesaikan, maka akan jadi bom waktu di tengah masyarakat, “Masyarakat punya hak untuk melakukan apa saja jika lingkungannya terganggu,” kata Kades.


Kata Bapak Nemin, pihaknya sudah didesak oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat untuk menghentikan operasional TPA Burangkeng.“TPA sudah overload, saya didesak agar TPA ini tidak boleh beroperasi. Harus sepakat menolak,” ucapnya.


Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H. Sain


Luas TPA Burangkeng memang tak bertambah sejak awal pemanfaatan, yakni tahun 1996: tetap 11,8 hektare. Upaya perluasan masih terbentur regulasi. Sejak 2014-an, status TPA itu sudah kelebihan muat. Jadi, sampah ditumpuk secara vertikal. Otomatis, semakin hari sampah semakin menggunung.



“Warga bisa marah, paling tidak penutupan TPA. Kalau itu sudah terjadi, kami tidak bisa halang-halangi. Itu hak masyarakat,” jelasnya.


source : pojokbekasi; poskotanews; jabarnews; beritacikarang; ulajabar.com

Share:

Minggu, 16 Desember 2018

Evaluasi Kinerja 2018 dan Rencana Kerja 2019 pada Rapat Kerja (Raker) RW011

Pada tanggal 15-16 Desember 2018 kepengurusan Rukun Warga (RW.011) mengadakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) tepatnya di Villa Rizky Cilember, Bogor. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bapak Sudiyo selaku Ketua RW.011 dan pelaksanaan acara dikoordinir oleh Bapak Sarjito.

Tujuan Raker ini adalah untuk menjalin kebersamaan dan solidaritas kepengurusan RW agar lebih baik kedepannya.

Kegiatan Raker RW.011 diikuti jajaran kepengurusan RW yang berjumlah 12 orang dari 21 orang sie bidang kepengurusan di RW.011.

Ketua RW.011 Bapak Sudiyo mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja semua jajaran kepengurusan dan pertanggungjawaban dalam bekerja selama kinerja dari tahun 2018 serta membahas program kerja yang akan datang di tahun 2019 kedepannya yang harus lebih baik lagi.

Berikut hasil evaluasi kinerja pengurus RW selama tahun 2018 :



Di bawah ini dokumentasi kegiatan tersebut :









Share:

Rabu, 14 November 2018

Lagi, Pemkab Bekasi Naikan Honor RT/RW

Plt Bupati Bekasi - Eka Supriatmaja


Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan menaikan sejumlah honor atau tunjangan untuk non PNS pada Tahun 2019 mendatang. Kenaikan honor dan tunjangan tersebut diberikan kepada RT/RW, jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan serta tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Plt Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengatakan kenaikan tersebut merupakan apresiasi serta upaya Pemkab Bekasi dalam menaikan kesejahteraan pegawai non PNS yang mengabdi di Kabupaten Bekasi.

“Itu sudah kita sepakati pada rapat pembahasan antara eksekutif dengan Badan Anggaran (Banang) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019,”ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Bekasi, kemarin (13/11).
Dikatakannya untuk honor RT/RW yang semula Rp500 Ribu naik menjadi Rp700 Ribu per bulannya. Hal itu wajar sebagai bentuk perhatian atas kinerja mereka selama ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Juga ini sebagai bentuk realisasi janji kampanye Neneng Yes pada Pilkada lalu.

“Di Kabupaten Bekasi ada sekitar 6.000-an lebih Ketua RT dan 1000-an lebih Ketua RW. Dia menganggap, maka jika ada peningkatan intensif atau honor setiap tahun bagi mereka yang telah membantu tugas pemerintahan,”tambah mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Selanjutnya untuk , jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan yang sebelumnya hanya Rp 1,2 Juta per tahun naik menjadi menjadi 6 Juta atau Rp500 Ribu per bulan untuk setiap orangnya.

“Ada kenaikan sekitar 73 Miliar untuk kesejahteran honorer di Tahun 2019 mendatang dalam bentuk jastek kepada mereka. Selain itu sekitar 9.068 honorer tersebut kita daftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenegakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang dibayar oleh Pemkab Bekasi,” imbuh Politisi Golkar ini. Adapun untuk tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi disampaikan Eka kenaikan honor atau upah sesuai dengan satuan harga minimum dengan keputusan bupati.

“Itu sudah kita bahas pada KUA PPAS sebelumnya dan harus sudah ada kenaikan di tahun 2019 mendatang. Dan untuk jaminan sosial tenaga kerja semuanya sudah ada payung hukumnya berupa Perbup sejak Tahun 2017 lalu dan harus direalisasikan penuh di Tahun 2019 ini,”imbuhnya.
Ia berharap dengan kenaikan honor tersebut baik RT/RW, tenaga honorer, THL atau Sukwan bisa meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga ini menjadi penyemangat dan bisa mengabdi dengan sepenuh hati serta meningkatkan etos kerja di SKPD masing-masing.

source : mr.co
Share:

Jumat, 02 November 2018

Struktur Perangkat Desa Burangkeng Periode 2018-2024





Berikut susunan perangkat desa, staff BPD dan Bidan Desa Burangkeng periode 2018-2024 yang dilantik pada hari Jumat, 2 November 2018




Kepala Desa : NEMIN BIN H. SAIN


Sekretaris Desa :  ALI GUNAWAN


Kepala Seksi Pemerintahan : H. ABDUL MAJID M.
Kasubsie Trantib di Seksi Pemerintahan : ENANG BIN AMAD
Staff Seksi Pemerintahan : ADE SAPUTRA


Kepala Seksi Pelayanan : JAKA PURNAMA
Staff Seksi Pelayanan : YULI YULIANA


Kepala Seksi Kesejahteraan : M. TARMIDI BIN BOIN
Staff Seksi Kesejahteraan : ARIF HIDAYATULLOH


Kepala Urusan Perencanaan : CARSA HAMDANI
Staff Urusan Perencanaan : KOMARUDIN BAHAR


Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : KARLAN
Staff Urusan Tata Usaha dan Umum : EVIH SUKAESIH


Kepala Urusan Keuangan : NANA SURYANA
Bendahara : ERMAWATI


Kepala Dusun I : RADI
Kepala Dusun II : SAMAD, S.Ap
Kepala Dusun III : H. TONI SURJANA


Bidan Desa : YULIATI, Am.Keb


Staff BPD : DEDE FIRMANSYAH
Share:

Jumat, 19 Oktober 2018

Jokowi: Tahun Depan Ada Dana Kelurahan dan Operasional Desa




Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. "Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat , 19 Oktober 2018 (dikutip dari detik.com).

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa."Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu," katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen."Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen," katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat."Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan," jelasnya.

sumber : detik.com
Share:

Jumat, 12 Oktober 2018

Tol Jakarta-Cikampek 2, Bekasi Usul Gerbang Tol di Burangkeng





Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan ada gerbang tol di sekitar Burangkeng perbatasan dengan Kabupaten Bekasi dalam proyek jalan tol Jakarta-Cikampek 2 sisi selatan dari Jatiasih sampai dengan Sadang Purwakarta. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Erwin Gwinda mengatakan, usulan sudah disampaikan dalam beberapa kali kesempatan rapat bersama dengan pemerintah pusat maupun PT Jasa Marga.


Alasan dibutuhkannya bukaan tol di sana, kata dia, untuk menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan, serta memudahkan akses truk sampak DKI Jakarta menuju ke TPST Bantargebang. Usulan dibuat mumpung peraturan daerah tentang tata ruang belum direvisi."Revisi Perda RDTR 2015-2035 menyesuaikan pembangunan proyek strategis nasional," ujar Erwin, Kamis (23/8).


Proyek strategis nasional yang melintas di Kota Bekasi di antaranya pembangunan LRT, Tol Jakarta-Cikampek 2 elevated, dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak lama lagi, proyek jalan tol Jakarta-Cikampek 2 sisi selatan dari Jatiasih hingga Sadang. "Tol Jakarta-Cikampek 2 selatan dari Jatiwarna menghubungkan tol JORR di Jatiasih mengarah ke selatan melintasi Bantargebang," kata dia.


Adapun sesuai rencana, pintu tol bakal dibuka di sekitar perumahan Vida Bantargebang. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan ditambah lagi lebih ke selatan di sekitar Burangkeng. "Truk sampah dari Jakarta bisa langsung ke TPST Bantargebang dengan akses dari tol JORR," ujarnya.


Humas PT Jasa Marga Tbk untuk pembangunan Tol Jakarta-Cikampek 2 Selatan, Iwan Abrianto mengatakan, progres pembangunan ruas jalan tol itu masih proses penetapan lokasi lahan.
"Setelah itu baru proses pembebasan lahan, dan berikutnya pembangunan kontruksi," ujar dia. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata merespons positif dengan usulan pemerintah daerah bahwa ada bukaan tol di sekitar Burangkeng perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi.


Menurut dia, akses pintu tol di sana memudahkan truk sampah DKI ke TPST Bantargebang. "Daripada melintas jalur arteri, masyarakat banyak yang dirugikan," kata Ariyanto. Sebabnya, kata dia, DKI Jakarta sampai hari ini belum memenuhi kewajibannya perihal armada sampah menuju ke TPST Bantargebang. Dari pengamatan di lapangan, kata dia, masih banyak dump truk dipakai mengangkut sampah basah. Akibatnya air licit dari sampah berceceran ke jalan. "Bau yang ditimbulkan dari air licit sangat mengganggu," kata dia.


source : merdeka.com
Share:

Senin, 08 Oktober 2018

Rencana Pembangunan Taman Kuliner



Lingkungan yang indah, bersih dan nyaman, pertamanan yang bagus dimana putra-putri warga dapat bermain dan bersosialisasi, keindahan dan kerapian tentu menjadi idaman semua warga. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk berkembang pula kompleksitas kebutuhan dan permasalahan warga. Begitu pula seiring dengan berjalannya waktu, kondisi beberapa tanah fasos yang belum dimanfaatkan menjadi permasalahan tersendiri yaitu menjadikan lingkungan kurang rapi dan nyaman.

Dalam rangka untuk merealisasikan  keinginan diatas maka kami sebagai pengurus RW 11 Perum Bekasi Timur Regensi Blok K & V merencanakan Pembangunan Taman Kuliner sekaligus taman bermain di tanah fasos tersebut. Dengan program ini diharapkan memberikan dampak positif bagi lingkungan RW 11 antara lain makin meningkatnya interaksi antarwarga melalui berbagai kegiatan sehingga rasa persaudaraan antar warga makin meningkat serta memberikan nilai ekonomi bagi warga dan retribusi yang ada dapat membantu pengurus RW dalam merealisasikan program kerja yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya seperti perbaikan fasilitas umum dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Lokasi Pembangunan

Sitemap Plan - Denah Lokasi

Taman Kuliner tersebut rencana dibangun di atas tanah fasos seluas 1.086 m2 di pinggir jalan utama perumahan Bekasi Timur Regensi tepatnya di Jl. Kakatua 1 yang terletak di sebelah kanan pintu gerbang blok K sehingga cukup strategis secara ekonomi dengan penataan lahan yang dilengkapi taman menambah keasrian tempat tersebut. Apalagi suasana pada malam hari yang sepi jauh dari kebisingan kota meskipun berada di lingkungan perumahan.

Di areal ini rencananya akan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi para pedagang maupun /pengunjung. Kios yang didirikan di areal ini sejumlah 27 kios berukuran 3x3 meter. Kios untuk kuliner dilengkapi dengan kran air dan daya listrik total 5.500 VA dimana gerobag atau sarana berjualan disediakan sendiri oleh masing-masing pedagang. Dan kebijakan khusus untuk area ini adalah pedagang yang diperbolehkan berjualan diprioritaskan bagi warga RW 11 sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi lingkungan. Untuk retribusi yang ada diperuntukkan untuk menunjang kegiatan RW dalam merawat dan memperbaiki fasilitas umum serta pelayanan warga, antara lain untuk biaya operasional petugas keamanan dan sampah, perbaikan saluran air, lampu penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya.

Concept Plan - Kios Pedagang

Bagi pengunjung dalam menikmati hidangan disediakan tempat di luar kios dengan tempat duduk berupa meja dan kursi taman yang terletak di area tengah lahan yang dikelilingi oleh kios dan dilengkapi taman bermain anak dengan aneka mainan antara lain ayunan, perosotan dan lainnya serta adanya panggung kecil (mini stage) untuk sarana kegiatan bersama misalnya nonton bareng, live music, dll. Dengan demikian tercipta suasana santai nyaman untuk menikmati hidangan di open space dan anak-anak bisa bermain juga dengan nyaman. Fasilitas lain yang tersedia adalah area parkir yang mampu menampung sekitar 10 mobil dan 50 sepeda motor yang berada di tempat terbuka di depan area taman.

Concept Plan - Suasana di Malam Hari

Concept Plan - Sarana Bermain Untuk Anak-anak
Concept Plan - Fasilitas Mini Stage Untuk Menghidupkan Suasana (Nobar, Live Music, dll)


Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan ada manfaatnya buat semua warga baik saat ini maupun jangka panjang. Yang pasti jika rencana ini sudah terlaksana kita bisa menikmati fasilitas lingkungan yang representatif yang dapat digunakan untuk aktivitas bermain dan belajar putra-putri warga sekaligus menggali potensi ekonomi warga dan juga sebagai sarana interaksi antar warga.

Note : 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi ketua RT masing-masing atau ke panitia pembangunan

Share:

Selasa, 02 Oktober 2018

Menteri Basuki Tinjau Pembangunan Tol Cimanggis-Cibitung






Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melakukan peninjauan untuk memantau secara langsung pekerjaan pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,3 kilometer, Jumat (2/10). Untuk masalah pembebasan menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat dilokasi mengatakan, untuk pembebasan tanah mudah-mudahan akhir tahun ini tanah yang 3,5 km ini bisa kita bebaskan. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi dan dalam pembebasan lahan tentu ada proses dan prosedurnya”, tegas Basuki.
Dengan terhubungnya Tol  ini menurutnya,  mudah-mudahan diharapkan dapat mengurangi tingkat kepadatan.


Sementara itu menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Jalan tol ini nantinya akan terhubung dengan Jalan Tol Cikampek serta Jagorawi. Jalur tol yang membentang dari Tangerang-Bogor-Depok-Bekasi hingga DKI Jakarta ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di wilayah Jabodetabek.
Untuk masalah pembebasan lahan menurutnya, Tol Cimanggis-Cibitung masih terkendala masalah pembebasan lahan. Sampai saat ini lahan yang dibebaskan bebaskan baru 0,3 persen. “Untuk tanah, masih belum tuntas,” ujarnya.


Sebagai informasi bahwa, Tol Cimanggis-Cibitung yang merupakan jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) II memiliki panjang tol 26,3 km yang dalam pelaksanaan kontruksinya akan dibagi menjadi 2 seksi. Untuk Seksi 1 Cimanggis Junction-On/Off Ramp Transyogi sepanjang 3.50 km, sedangkan seksi 2 On/Off Ramp Transyogi-Cibitung Junction sepanjang 22,8 km.






Desa-desa yang bakal dilewati tol ini antara lain di Kecamatan Setu yaitu Desa Cijengkol, Cibening, Desa Burangkeng, Desa Taman Rahayu, kemudian di Kecamatan Cikarang Barat yaitu Desa Telajung, Desa Dandamekar, Desa gandasari, lalu Kecamatan Cibitung Desa Cibuntu.


source : kementrian pupr
Share:

Senin, 27 Agustus 2018

Bp. Nemin bin H. Sain Terpilih Kembali Menjadi Kepala Desa Burangkeng



Pemilihan Kepada Desa yang dilaksanakan serentak se-kabupaten Bekasi pada hari Minggu, 26 Agustus 2018 dengan TPS berlokasi di Lapangan Patok Besi, Desa Burangkeng telah terpilih kembali Bp. Nemin bin H. Sain sebagai Kepala Desa Burangkeng periode 2018 - 2014, unggul dengan suara kurang lebih 60% atas 4 kandidat lainnya


Berikut hasil perhitungan suaranya :



Panitia pemilihan menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang menggunakan haknya memilih dan peduli menjaga kelancaran serta keamanan. Dan kepada Bp. Nemin bin H. Sain selamat menjabat kembali untuk periode ke-2 dan semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu amanah dalam memimpin dan membangun Desa Burangkeng yang lebih baik lagi dan meneruskan program-program kerja yang belum selesai serta program-program baru untuk kemajuan Desa Burangkeng.
Share:

Selasa, 21 Agustus 2018

Simak Nih 4 Fungsi Vital Posyandu yang Wajib Diketahui



Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dapat memastikan tumbuh kembang anak. Posyandu juga dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan bagi ibu soal asupan gizi bagi anak. Kesehatan dan gizi balita dapat dikelola serta tercatat dengan baik dalam periode berkala.


Dilansir dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Posyandu memiliki peralatan lengkap sebagai sarana penimbangan balita setiap bulan.  Para ibu diminta mengajak anak untuk menimbang bayi sejak baru lahir sampai usia 5 tahun ke Posyandu. Sedikitnya ada empat manfaat penting Posyandu bagi tumbuh kembang balita.



1. Untuk Mengetahui Status Tumbuh Kembang Balita






Selain mengetahui berat badan bayi, Posyandu berfungsi untuk memberikan imunisasi lengkap bagi bayi. Imunisasi dilakukan mulai bayi usia nol hingga 9 bulan. Usia 0-7 hari imunisasi hepatitis B (HB) 0, usia 1 bulan imunisasi BCG-Polio 1, usia 2 bulan DPT/HB 1-Polio 2, usia 3 bulan DPT/HB 2-Polio 3, usia 4 bulan imunisasi DPT/HB 3-Polio 4, usia 9 bulan imunisasi campak.
Imunisasi BCG mencegah penyakit TBC diberikan 1 kali, imunisasi polio mencegah penyakit polio diberikan 4 kali. Imunisasi DPT mencegah penyakit dipteri, batuk rejan, dan tetanus, diberikan 3 kali. Imunisasi HB mencegah penyakit hepatitis B (sakit kuning) diberikan 4 kali. 
Kemudian Imunisasi campak mencegah penyakit campak diberikan 1 kali. Imunisasi HIB mencegah penyakit radang selaput otak (meningitis), pnemonia radang saluran pendengaran, diberikan 3 kali.



2. Untuk Mengetahui dan Mencegah Gangguan Pertumbuhan Balita


Posyandu memiliki fungsi persuasi bagi masyarakat agar menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan Posyandu dan kesukarelaan para kader dapat mempertahankan nilai-nilai sosial yang positif di tengah masyarakat untuk mendeteksi balita gizi buruk. Posyandu berperan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita.



3. Ibu Mendapat Penyuluhan Gizi Pertumbuhan Balita


Posyandu juga memberikan vitamin A merah yang hanya diberikan untuk balita dan ibu nifas serta kapsul B bitu yang hanya diberikan untuk bayi 6-11 bulan. Balita mendapat makanan tambahan bergizi. Sedangkan ibu mendapat tablet tambah darah dan pengetahuan.



4. Merujuk Balita ke Puskesmas



Fungsi ini dilakukan Posyandu bila balita mengalami sakit demam, batuk, pilek, dan diare. Selain itu sebagai lampu kuning bagi ibu jika dalam dua bulan berat badan bayi tidak ada perubahan. Jika sudah dalam status lampu merah, maka Posyandu akan merujuk balita ke Puskesmas.

Jadi...ayo ke Posyandu DAHLIA 18 - RW 011 pada tanggal 21 setiap bulan ...
Share:

Minggu, 12 Agustus 2018

10 Program Pokok PKK dan Pembagian Kelompok Kerja PKK



Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau yang biasa disingkat PKK barangkali sudah tidak asing lagi bagi kita, karena memang PKK ada mulai dari tingkatan paling bawah sampai tingkat nasional. Mekanisme dan jaringan kerja PKK dari Tim Penggerak PKK Pusat sampai dengan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Kelompok PKK Dusun/Lingkungan, Kelompok PKK RW/RT dan Kelompok Dasa Wisma terbentuk karena gerakan PKK adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan masyarakat, karena itu PKK menggunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan masyarakat.

Berikut 10 Program Pokok PKK yang perlu diketahui :
  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Keterampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat
Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :
1. Pokja I :
a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
b. Bidang Gotong Royong.
2. Pokja II :
a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
3. Pokja III :
a. Bidang Pangan;
b. Bidang Sandang;
c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.
4. Pokja IV :
a. Bidang Kesehatan;
b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan Sehat.
Share:

Sabtu, 04 Agustus 2018

Pembangunan Lapangan Olah Raga Bola Voli di RW 011



 




Bekasi - Lapangan bola voli merupakan sarana yang vital untuk kegiatan kemasyarakatan khususnya dibidang olah raga yang dapat menunjang kegiatan yang positif dan menghasilkan bibit olahragawan. Keberadaan lapangan bola voli bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan apalagi di RW 011, Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi sehubungan dengan banyaknya anak-anak muda yang berpotensi dan antusias pada bidang olah raga Bola Voli.

Pembangunan sarana dan prasarana umum yang diantaranya pembuatan lapang Bola Voli ini pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk keberhasilan pembuatan lapang tersebut akan ditentukan oleh berbagai hal, diantaranya keterpaduan program pembangunan, dukungan dari Pemerintah serta peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. 

Oleh karena itu untuk mendukung terciptanya keterpaduan pembangunan, pemerintah Desa Burangkeng dan masyarakat RW011 telah membanguan sarana olah raga bola voli yang sumber dananya terdiri dari Dana Desa Tahun 2018 yang berlokasi di tanah fasos/fasum RT 05 tepatnya di blok V Perum Bekasi Timur Regensi.


Pembangunan ini dimulai pada hari Minggu, 22 Juli 2018 dengan partisipasi warga yang dikoordinir oleh Panitia Pembangunan yang diketuai oleh Bp. Dudung. Proses pembangunan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu dan sudah mulai digunakan untuk kegiatan perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-73 pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018.


Berikut rangkaian kegiatan dan progress pembangunan.










































Share:
Copyright © Media Informasi Rukun Warga 011 | Powered by Sudiyo.ST Distributed By erwesebelas.com & Design by BE IT SOLUTION | Kab.Bekasi New