Rapat Paripurna Penetapan Empat Rancangan Peraturan Desa Burangkeng di Rest Area Tamansari (Cendolan)

Pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pemerintah desa Burangkeng mengadakan rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Desa (raperdes) di Rest Area Taman Sari (Cendolan).

Raperdes yang dimaksud adalah tentang :

1. Penggunaan jalan lingkungan

2. Ijin keramaian

3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa

4. Tukar menukar (ruislag) tanah dan bangunan kantor desa

Rapat dihadiri oleh perangkat desa, babinsa,  babinkamtibmas, ketua RT, ketua RW, lembaga-lembaga desa (Ketua Karang Taruna, PKK, LPM, KPM, PSM, FKDM, Destana, Desa Siaga), pendamping desa, ketua BUMDes, dan tokoh masyarakat.

Rancangan perdes tersebut diatas dibacakan oleh pansus raperdes yang kemudian disepakati dan ditandatangani pemerintah desa Burangkeng dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Lurah Desa Burangkeng Bapak Nemin bin H. Sain dalam sambutannya menjelaskan latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes tersebut.

Perdes tentang jalan lingkungan digunakan sebagai aturan dalam penggunaan dan pemeliharaan jalan desa, diantaranya mengenai jalan desa dengan lebar di bawah 3 meter dilarang dilalui kendaraan bermuatan berat, jalan desa dengan lebar diatas 3 meter dilarang digunakan untuk kegiatan pribadi seperti hajatan, jalan desa dengan lebar di atas 4 meter dilarang dipasang polisi tidur.

Perdes tentang tukar menukar (ruislag) tanah dan bangunan kantor desa digunakan sebagai pedoman dalam penggantian kantor desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan.

Perdes tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa digunakan sebagai panduan dalam mengelola dan memanfaatkan aset desa.

Perdes tentang izin keramaian digunakan sebagai aturan dalam penyelenggaraan keramaian, diantaranya perlunya permohonan izin keramaian kepada pemerintah desa bagi warga yang mengadakan kegiatan keramaian dan/atau kegiatan yang dihadiri lebih dari 500 orang seperti hajatan, bazar, pasar malam, organ tunggal, PHBI, peringatan hari besar nasional, dan juga larangan adanya kegiatan keramaian di hari Kamis malam (malam Jumat) kecuali kegiatan keagamaan.

Perdes-perdes tersebut diundangkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa Burangkeng dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan hal-hal yang diatur di dalamnya demi kemajuan desa Burangkeng.

Read More

Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78

Beragam acara dan kegiatan dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di RW 011, Perum Bekasi Timur Regensi Blok K & V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi telah selesai dilaksanakan. Kegiatan dimulai pada hari Jumat, 21 Juli 2023 dan berakhir pada Malam Puncak & Pentas Seni pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023.

Laporan kegiatan dan keuangan : klik disini

Berikut dokumentasi kegiatannya (silakan klik link dibawah) :

1. Perlombaan antar RT
2. Kegiatan agustusan tiap RT
3. Jalan sehat
4. Pentas seni

Video kegiatan :

Read More

Jadwal dan Kegiatan Peringatan HUT RI ke-78 di RW 11 Burangkeng

Pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 telah dilakukan rapat pembahasan kegiatan HUT RI ke-78 oleh pengurus RT dan RW yang akan dilaksanakan di lingkungan RW 11 Perum Bekasi Timur Regensi Blok K dan V Desa Burangkeng Kec. Setu Kab. Bekasi.

Kegiatan pertandingan olahraga yang diikuti oleh semua warga yang berdomisili di RW 11 ini akan mulai kick off pada Jumat, 21 Juli 2022 di lapangan RT01.

Jenis dan jadwal kegiatannya antara lain :

1. Bulutangkis putra putri (antar RT) : 21 Juli - 19 Aug 2023 (lapangan RT01)

2. Bola voli putra (antar RT) : 22 Juli - 19 Aug 2023 (lapangan RT05)

3. Tenis meja putra (antar RT) : 5 Aug 2023 (lapangan RT06)

4. Futsal putra (antar RT) : 13 Aug 2023 (lapangan futsal Prima Pedurenan)

5. E-sport (perorangan) : 16 Aug 2023 - TBD (kantor sekretariat RW11)

6. Jalan sehat (seluruh warga) : 20 Aug 2023 (taman kuliner D'Eleven)

7. Pentas seni dan malam puncak (seluruh warga) : 26 Aug 2023 (lapangan RT01)

Sedangkan untuk jenis perlombaan tradisional akan dilaksanakan di masing-masing RT pada tanggal 17 Agustus 2023.

Jadwal dan bagan pertandingan adalah sebagai berikut :

 

Read More

Ini Dia Tema dan Logo HUT ke-78 RI: Link Download dan Panduannya

Pemerintah telah merilis tema, logo, dan panduan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2023. Informasi tema serta link download logo HUT ke-78 RI ini dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI.

Melansir situs Kemensetneg RI, tema HUT ke-78 tahun 2023 adalah "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju". Menurut Pedoman Identitas Visual 78 Tahun Kemerdekaan Indonesia, tema besar ini memiliki latar belakang dari pencapaian yang telah diraih menjadikan posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara.

Hal tersebut adalah aksi nyata yang progresif agar jangan sampai berhenti dan perlu untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat 'estafet'. Dirgahayu RI ke-78 pada tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir.

Selayaknya olahraga estafet, yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum ini Terus Melaju untuk Indonesia Maju.

Dalam pedoman tersebut disampaikan pula logo HUT ke-78 RI tahun 2023. Logo Hari Kemerdekaan RI ke-78 ini mencerminkan rasa tegas, stabil, lugas, kesatuan. Bermakna meneruskan laju pertumbuhan secara kolektif, mendorong seluruh elemen bangsa untuk memiliki sifat tanggung jawab bersama, bergerak secara harmoni menuju Indonesia Maju.

Link download : klik disini

Read More

Jabatan Kepala Desa Bakal Ditambah Jadi 9 Tahun

Bekasi - Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati, untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, RUU Desa tersebut direvisi untuk mengatur segala ketentuan perangkat desa beserta anggaran dana desa.

"Revisi UU Desa mengubah periodisasi jabatan kades, menambah dana desa, dan mengatur status perangkat desa," jelas Baidowi seperti dikutip dari tayangan Youtube DPR, Selasa (4/7/2023)

Baidowi mengungkapkan, yang paling krusial terkait perangkat desa, yakni mengubah masa jabatan kepala desa, dari 6 tahun dalam tiga periode, menjadi 9 tahun dalam dua periode.

"Kalau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa tiga periode," ujarnya.

"Enam kali tiga sama dengan delapan belas tahun. Yang undang-undang baru ini, revisi yang di dalam RUU, sembilan tahun kali dua periode," kata Baidowi lagi.

Perubahan periodisasi kepala desa tersebut, kata Baidowi bertujuan memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi karena efek pilkades.

"Karena ini pemilihan di tingkat lokal dan sangat paling bawah, itu abses sosialnya bisa cukup tinggi."

"Ya memang panas, tensinya memang panas kalau pilkades itu dan kalau enam tahun dirasa belum cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu," jelasnya.

Sebab, kata Baidowi kerap kali, saat kepala desanya belum membangun, namun mereka masih sibuk konsolidasi dan kemudian habis masa jabatannya.

Adapun RUU Desa inisiatif DPR ini juga mengusulkan untuk adanya penambahan dana desa, dari tadinya 8% dari Dana Transfer ke Daerah, dinaikkan menjadi 20%.

"Sebelumnya mungkin tidak ditentukan, cuma besarannya kemarin itu kira-kira 8%. Kita usulkan naik jadi 20%," jelasnya.

Anggaran dana desa dinaikkan menjadi 20% tersebut, kata Baidowi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Sehingga denyut ekonomi masyarakat di desa bergeliat.

Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa terasa hingga ke tingkat desa.

Revisi UU Desa, kata Baidowi juga termasuk akan mengatur mengenai masa jabatan yang berkaitan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

"Kita juga mengatur tentang nasib perangkat desa dan juga terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa, semuanya diatur secara gamblang," jelas Baidowi.

Read More