Desa Burangkeng dipastikan tidak mengajukan usulan pembangunan untuk tahun 2023 dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan Setu. Hal ini imbas kekecewaan Pemerintah Desa (Pemdes) lantaran usulan ditahun 2022 tidak ada yang masuk.
Hal itu diakui, Camat Setu Djoko Dwijatmoko usai Musrenbang Kecamatan di Angkringan Tepi Sawah. Ia berharap pemerintah desa tetap mengusulkan pembangunan untuk tahun 2023.
“Burangkeng nanti kita coba pendekatan, yang kita mengusulkan saja kadang tidak dapat, apalagi yang tidak mengusulkan,”kata Djoko kepada awak media.
Djoko menyebut jika tidak mengusulkan masyarakat desa akan dirugikan,”Nanti, tetap secara perlahan ke pak lurah, harus tetap ada yang diusulkan, kita jalin komunikasi lagi,”tutur dia.
Kepala Desa Burangkeng, Nemin, menjelaskan, selama 2 tahun terakhir pihaknya kecewa dengan Pemkab Bekasi.
“Terus terang aja. Musrenbang 2021 dan 2022 kita kecewa karena usulan prioritas kita dari 10 satu pun enggak ada yang masuk,” jelas Nemin.
Justru, kata dia, Desa Lubangbuaya (desa di Setu juga, Ed) tahun 2022 terdapat lebih dari 30 program dari APBD.
“Tahun 2022 untuk Musrenbang rencana tidak akan mengadakan sebagai bentuk kekecewaan kita. Cuma habiskan uang anggaran dan biaya (karena mengadakan Musrenbangdes, Ed),” tutur mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Pada Musrenbang yang digelar tahun 2021 lalu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Dedi Supriadi, datang langsung.
Namun demikian, jelas Nemin, kedatangan kepala Bappeda saat musrenbang tidak menjamin program prioritas masuk ke dalam APBD.
Padahal, kata dia, Pemerinah Kabupaten Bekasi semestinya memperhatikan Burangkeng yang terdapat tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS). “Pemkab Bekasi tidak peka masalah. Menurut saya pemkab tidak peka terhadap Burangkeng, seolah tutup mata soal urusan Burangkeng,” jelas dia.
source : KarawangBekasi
