RUKUN WARGA 011 PERUM BEKASI TIMUR REGENSI

-

Friday, April 12, 2019

Video Panduan Tata Cara Mencoblos pada Pemilu 2019


Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal menghitung hari. Sesuai jadwal, Pemilu 2019 akan digelar pada Rabu, 17 April 2019, yang artinya tinggal enam hari lagi. Sebelum menggunakan hak pilih, sebaiknya simak terlebih dahulu video panduan dan tata cara mencoblos di Pemilu 2019.
Yang harus diketahui, Pemilu 2019 tak hanya memilih pasangan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2019. Namun juga memilih para anggota legislatif yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kota/kabupaten, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artinya, sekali masuk ke bilik suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Anda akan memilih lima hal sekaligus.Ya, Pemilu 2019 adalah kali pertama Indonesia menggelar pemilihan serentak untuk memilih anggota legislatif (Pileg) dan presiden (Pilpres). Pada era sebelumnya, pelaksanaan Pileg dan Pilpres selalu dilakukan secara terpisah alias tidak bersamaan.
1. Kenali Surat Suara

2. Urutan Proses Pemungutan Suara di TPS

3. Cara Mencoblos Surat Suara

4. Cara Melipat Surat Suara


Share:

Buku Panduan KPPS PEMILU 2019


Buku petunjuk bagi KPPS dapat di-download di sini. Buku sebagi juknis KPPS untuk PEMILU 2019 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019 ini terdiri 4 bab yaitu Bab Pendahuluan, Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, dan Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Buku ini wajib dimiliki penyelenggara Pemilu terutama KPPS karena buku ini memberi petunjuk apa, bagaimana, dan kapan kegitan dalam rangkaian Pemilu Legislatif 2014 dilaksanakan.

PEMILU 2019 adalah untuk tujuan memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, maka tingkat pekerjaan cukup rumit dan banyak kegiatan administrasi yang harus dikerjakan dengan cermat, hati-hati, dan benar. Untuk itu, KPPS harus membaca buku pedoman KPPS dan menguasai dengan baik ketentuan tugas.
Silakan klik link di bawah ini :

Atau klik link alternative dari website kpu.go.id
Buku Panduan KPPS Pemilu 2019 - KPU

Share:

Monday, March 18, 2019

Uang Bau Disepakati, TPA Burangkeng Bisa Dibuka Kembali


Setelah dua pekan ditutup warga, tempat pembuangan akhir (TPA) Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi akhirnya dibuka. Pasalnya, pemerintah mengakomodir tuntutan warga yang meminta uang kompensasi.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi mau memberikan kompensasi kepada warga Desa Burangkeng," kata Ketua Tim 17 Desa Burangkeng Ali Gunawan di Bekasi, Senin 18 Maret 2019.

Ali menambahkan, kesepakatan itu terjalin setelah Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supri Atmaja menghadiri undangan musyawarah Minggu malam 17 Maret 2019 di Desa Burangkeng. Dalam pertemuan itu tercatat kesepakatan dalam pemberian uang bau kepada warga sekitar.

Menurut Ali, pemerintah daerah menyepakati pemberian kompensasi. Bentuk kompensasi itu berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan untuk kompensasi dalam bentuk uang tunai langsung ke warga, pemerintah daerah berkomitmen untuk membuat payung hukumnya dengan terlebih dahulu.

"Kami sudah buka TPA setelah ada komitmen Plt Bupati secara langsung. Nantinya pemerintah daerah mau studi banding ke Kota Bekasi untuk mengetahui payung hukum yang digunakan kota untuk memberikan kompensasi," jelas Ali.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dodi Agus Supriyanto membenarkan telah dibukanya TPA Burangkeng oleh warga. Dengan begitu, seluruh truk sampah langsung memadati areal pembuangan.

"Seluruh sampah yang selama ini belum terbuang langsung kita buang," ucapnya. Dodi memperkirakan, jumlah sampah yang dibuang setelah dua pekan ditutup sebanyak 11.200 ton. Dengan begitu Dodi menargetkan dalam dua pekan kondisi TPA sudah normal. "Kita akan atur truk sampah yang masuk saja," kata dia.

source : viva.co.id

Berita lainnya :

Share:

Thursday, February 21, 2019

Sah! Warga Sepakat Segera Tutup TPA Burangkeng


TEMPAT Pemrosesan Akhir (TPA) Burangkeng segera ditutup dalam waktu dekat oleh masyarakat. Itu berdasarkan putusan musyawarah antarwarga yang dilaksanakan di Aula Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Senin (18/2/2019) pagi.

Rapat yang dihadiri RT-RW, Karang Taruna, kepala dusun, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan pemerintahan desa itu memutuskan 2 hal, yakni (1) penutupan TPA Burangkeng dengan syarat, dan (2) pembentukan Tim 17 atau Tim Penyampai Aspirasi.

Kepala Desa Burangkeng Nemin, menjelaskan, penutupan TPA segera terlaksana, pun dengan pemberian SK kepada Tim 17. Tim 17 terdiri dari 17 orang yang anggotanya adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, Karang Taruna, BPD, pemerintah desa, MUI dan organisasi lain.
“Hasil pertemuan tokoh masyarakat kita ambil kesimpulan TPA ditutup dengan catatan apabila keinginan aspirasi masyarakat dikabulkan dapat dibuka kembali,” katanya.

Kata Nemin, sempat muncul opsi lain, yakni penutupan TPA tanpa kompromi. Namun, mayoritas warga sepakat opsi penutupan dengan kompromi.

“Mudah-mudahan Pemda menjadi harapan dan harapan kita semua, Pemda butuh lahan TPA dan masyarakat Burangkeng tidak juga harus dibuat seperti ini. Dikasih perhatian dan penghargaan, dimanusiakanlah,” ucapnya kepada awak media usai rapat.



“Jangan seperti di sini seolah enggak ada kehidupan, buang sampah semparangan, tidak dikelola dengan baik. Harapan masyarakat, harapan saya juga,” sambungnya.

Mengenai tuntutan warga, Nemin akan menugaskan Tim 17 untuk menampungnya. Akan tetapi, berdasarkan keluhan perwakilan warga pada rapat, kompensasi menjadi salah satu tuntutan warga secara umum.

“Yang paling utama kompensasi lah, seperti Bantar Gebang. Sampah Bantar Gebang dan Burangkeng sama, tapi kok perhatian beda. Masih sama-sama RI, di sana dapat, kok di sini tidak. Ini kan tinggal kemauan Pemda saja berbagi dengan masyarakat,” katanya.

Sejumlah usulan warga pada rapat

Salah seorang perwakilan warga Kampung Jati menyampaikan keinginan agar tuntutan direalisasi oleh Pemkab Bekasi, tetapi tak sependapat dengan wacana penutupan total.
“Warga Jati hanya mengajukan tuntutan agar cepat direalisasi, bukan penutupan total. Kalau ditutup total, kami yang terdampak. Kami ajukan supaya direalisasikan,” katanya.

Warga lain meminta agar usulan terkait kompensasi wajib didapat oleh masyarakat Burangkeng. “Kompensasi warga Burangkeng harus dapat. Andai tak di-ACC, kita wajib menutup TPA itu,” imbuhnya.
Perwakilan masyarakat lainnya meminta pembentukan tim untuk mengawal aspirasi masyarakat agar tak ada pihak-pihak lain yang mengaku mewakili masyarakat.

“Tim bisa tuntut ke pengadilan. Kalau mau tutup, sekarang saatnya. Imbas sampah luar biasa. Kampung Jati, untuk jalan, kebersihan, air bersih cuma 5 persen untuk kebaikannya,” kata warga itu.

“Tapi keburukannya bisa 10 persen. Kita mau dinas turun ke mari. Ketemu dengan kita kalau mau respons. Akhirnya (kalau tidak ada tim, Red) dari periode ke periode akan terus permasalahan seperti ini,” sambungnya.

Perwakilan warga lain juga sepakat dengan pembentukan tim kelompok kerja (pokja), menurutnya tim bertugas menganalisa dampak sosial sampah.

“Tidak ada lagi pengotak-kotakan wilayah. Masyarakat berdampak langsung soal sampah. Kalau hari ini kita tutup, harus ada dasar pemikiran ke sana. Kalau secara total atau negoisasi, itu normatif secara masyarakat mendukung harus didasari analisa tertentu,” ucapnya.

source : pojokbekasi

Share:

Friday, February 15, 2019

Berbagai Menu Nusantara Tersedia di Taman Kuliner D'Eleven


Bekasi - Taman Kuliner D'Eleven adalah area kuliner yang dibangun secara swadaya oleh warga yang dikoordinir serta dikelola oleh pengurus RW011, Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi. Area ini terletak di pinggir jalan utama perumahan Bekasi Timur Regensi tepatnya di Jl. Raya Bekasi Timur Regensi di sebelah kanan pintu gerbang blok K Perumahan Bekasi Timur Regensi, sehingga cukup strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung.


Kios yang didirikan di areal ini sejumlah 25 kios berukuran 3x3 meter dengan aneka pilihan menu kuliner khas Nusantara yang wajib untuk dinikmati. Diantaranya sate Madura, nasi Padang, nasi pecel Madiun, nasi megono Pekalongan, ketoprak, mie gomak, nasi goreng, mie ayam bakso, ayam geprek, pecel lele Lamongan, ayam bakar, ikan bakar, nasi bebek Madura, tahu bledek, dan aneka minuman dan cemilan yang tak kalah lezatnya.



Dilengkapi dengan wahana permainan anak, menjadikan taman kuliner ini menjadi daya tarik bagi warga sekitar untuk menyenangkan putra-putrinya. Bagi yang suka berselancar di dunia digital, di area ini juga tersedia WIFI yang menjadikan anak-anak muda dan juga orang tua menjadi lebih betah untuk berlama-lama dan bersantai bersama teman, keluarga, kerabat ataupun rekan bisnis.


Berikut tenant-tenant yang terdapat di Taman Kuliner D'Eleven :




























Share:

Saturday, February 9, 2019

Peresmian Taman Kuliner D'ELEVEN



Setelah kurang lebih 2,5 bulan dalam proses pembangunan, akhirnya pada hari Sabtu, 9 Februari 2019 Taman Kuliner D’ELEVEN yang berada di Jl. Raya Bekasi Timur Regensi Perumahan Bekasi Timur Regensi tepatnya di blok K RW 011, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat  diresmikan oleh Kepala Desa Burangkeng, Bp. Nemin bin H. Sain.

Hadir juga dalam peresmian tersebut Kepala Dusun 1 Bp. Radi, Ketua BPD Bp. Dasir beserta jajarannya, Sekdes Bp. Ali Gunawan, Babinsa Bp. Sutarto & Bp. Suhariyanto, Bimaspol Bp. Hari Cahyono, Ketua RW se-BTR, Ketua RT se-RW 011, Kader PKK dan Posyandu, serta serta jajaran pengurus RW011.

Bp. Sudiyo selaku Ketua RW 011 yang mengkoordinir pembangunan Taman Kuliner D’ELEVEN secara swadaya tersebut dalam sambutannya mengatakan tujuan pembangunan taman kuliner tersebut yaitu untuk memanfaatkan lahan fasos yang sebelumnya tidak terkelola dengan baik agar dapat memberikan nilai manfaat bagi warga RW 11 khususnya dan warga sekitarnya pada umumnya, baik dari sisi ekonomi maupun social, karena bisa digunakan sebagai sarana berinteraksi antar warga, sarana usaha warga dan arena bermain anak-anak.


“Latar belakang pemberian nama D’ELEVEN tak lepas dari nama lokasi taman kuliner yang berada di lingkungan RW 11. Eleven artinya angka sebelas yaitu diambil dari nama RW 011, dimana dalam numerologi angka sebelas adalah angka 1 yang didobel, sehingga secara filosofi dengan gabungan dua kekuatan yaitu warga masyarakat dan  pemerintahan setempat dalam memanfaatkan taman kuliner tersebut, maka mereka bersama-sama dapat mencapai harapan untuk memberikan nilai tambah bagi lingkungan dengan menembus batasan atau kekurangan yang ada,” imbuh Bp. Sudiyo.

Dalam sambutannya Kepala Desa Burangkeng Bp. Nemin bin H. Sain mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pengurus RW 011 atas telah selesainya pembangunan Taman Kuliner tersebut. Harapannya dengan adanya taman kuliner tersebut bisa memberikan manfaat bagi warga RW 011 dan juga Desa Burangkeng secara luas. Ke depan kepada pengelola beliau berpesan agar dapat mengelola taman kuliner dengan baik, menambah arena bermain anak, dan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengunjung.


“Taman Kuliner ini saya harapkan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan warga dan lingkungan RW 011 dan juga untuk kemajuan Desa Burangkeng pada umumnya. Saya harapkan juga pengelola bisa bekerja sama dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan untuk operasional  taman kuliner,sehingga ikut berperan dalam pembangunan desa Burangkeng,” katanya saat meresmikan taman tersebut.

Acara peresmian berlangsung meriah, dimana terbukti dengan tingginya antusiasme pengunjung yang berasal dari warga RW011 dan warga sekitarnya yang memenuhi area taman kuliner yang terdiri dari 25 tenant yang menyediakan aneka makanan dan minuman serta aneka mainan anak yang terdapat di area taman.

Galeri kegiatan peresmian klik link di bawah ini :
Galeri Peresmian Taman Kuliner D'eleven

Simak videonya berikut ini :
Share:

Wednesday, December 19, 2018

Warga Ancam Tutup TPA Burangkeng



KEGADUHAN mulai tampak di Desa Burangkeng. Kabar soal penutupan TPA Burangkeng pun mencuat belakangan ini.


Demikian dikatakan oleh Kepala Desa Burangkeng, Bapak Nemin bin H. Sain saat ditemui di kantornya baru-baru ini. Menurutnya, itu merupakan akumulasi kekecewaan warga selama ini. Beliau menilai, apabila persoalan di TPA itu tidak segera terselesaikan, maka akan jadi bom waktu di tengah masyarakat, “Masyarakat punya hak untuk melakukan apa saja jika lingkungannya terganggu,” kata Kades.


Kata Bapak Nemin, pihaknya sudah didesak oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat untuk menghentikan operasional TPA Burangkeng.“TPA sudah overload, saya didesak agar TPA ini tidak boleh beroperasi. Harus sepakat menolak,” ucapnya.


Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin H. Sain


Luas TPA Burangkeng memang tak bertambah sejak awal pemanfaatan, yakni tahun 1996: tetap 11,8 hektare. Upaya perluasan masih terbentur regulasi. Sejak 2014-an, status TPA itu sudah kelebihan muat. Jadi, sampah ditumpuk secara vertikal. Otomatis, semakin hari sampah semakin menggunung.



“Warga bisa marah, paling tidak penutupan TPA. Kalau itu sudah terjadi, kami tidak bisa halang-halangi. Itu hak masyarakat,” jelasnya.


source : pojokbekasi; poskotanews; jabarnews; beritacikarang; ulajabar.com

Share:

Wednesday, November 14, 2018

Lagi, Pemkab Bekasi Naikan Honor RT/RW

Plt Bupati Bekasi - Eka Supriatmaja


Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan akan menaikan sejumlah honor atau tunjangan untuk non PNS pada Tahun 2019 mendatang. Kenaikan honor dan tunjangan tersebut diberikan kepada RT/RW, jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan serta tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi. Plt Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengatakan kenaikan tersebut merupakan apresiasi serta upaya Pemkab Bekasi dalam menaikan kesejahteraan pegawai non PNS yang mengabdi di Kabupaten Bekasi.

“Itu sudah kita sepakati pada rapat pembahasan antara eksekutif dengan Badan Anggaran (Banang) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019,”ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi Bekasi, kemarin (13/11).
Dikatakannya untuk honor RT/RW yang semula Rp500 Ribu naik menjadi Rp700 Ribu per bulannya. Hal itu wajar sebagai bentuk perhatian atas kinerja mereka selama ini yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Juga ini sebagai bentuk realisasi janji kampanye Neneng Yes pada Pilkada lalu.

“Di Kabupaten Bekasi ada sekitar 6.000-an lebih Ketua RT dan 1000-an lebih Ketua RW. Dia menganggap, maka jika ada peningkatan intensif atau honor setiap tahun bagi mereka yang telah membantu tugas pemerintahan,”tambah mantan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini.
Selanjutnya untuk , jasa tenaga kerja (Jastek) tenaga kependidikan yang sebelumnya hanya Rp 1,2 Juta per tahun naik menjadi menjadi 6 Juta atau Rp500 Ribu per bulan untuk setiap orangnya.

“Ada kenaikan sekitar 73 Miliar untuk kesejahteran honorer di Tahun 2019 mendatang dalam bentuk jastek kepada mereka. Selain itu sekitar 9.068 honorer tersebut kita daftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenegakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian yang dibayar oleh Pemkab Bekasi,” imbuh Politisi Golkar ini. Adapun untuk tenaga harian lepas (THL) atau sukarelawan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bekasi disampaikan Eka kenaikan honor atau upah sesuai dengan satuan harga minimum dengan keputusan bupati.

“Itu sudah kita bahas pada KUA PPAS sebelumnya dan harus sudah ada kenaikan di tahun 2019 mendatang. Dan untuk jaminan sosial tenaga kerja semuanya sudah ada payung hukumnya berupa Perbup sejak Tahun 2017 lalu dan harus direalisasikan penuh di Tahun 2019 ini,”imbuhnya.
Ia berharap dengan kenaikan honor tersebut baik RT/RW, tenaga honorer, THL atau Sukwan bisa meningkatkan kinerjanya terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga ini menjadi penyemangat dan bisa mengabdi dengan sepenuh hati serta meningkatkan etos kerja di SKPD masing-masing.

source : mr.co
Share:

Friday, November 2, 2018

Struktur Perangkat Desa Burangkeng Periode 2018-2024





Berikut susunan perangkat desa, staff BPD dan Bidan Desa Burangkeng periode 2018-2024 yang dilantik pada hari Jumat, 2 November 2018




Kepala Desa : NEMIN BIN H. SAIN


Sekretaris Desa :  ALI GUNAWAN


Kepala Seksi Pemerintahan : H. ABDUL MAJID M.
Kasubsie Trantib di Seksi Pemerintahan : ENANG BIN AMAD
Staff Seksi Pemerintahan : ADE SAPUTRA


Kepala Seksi Pelayanan : JAKA PURNAMA
Staff Seksi Pelayanan : YULI YULIANA


Kepala Seksi Kesejahteraan : M. TARMIDI BIN BOIN
Staff Seksi Kesejahteraan : ARIF HIDAYATULLOH


Kepala Urusan Perencanaan : CARSA HAMDANI
Staff Urusan Perencanaan : KOMARUDIN BAHAR


Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : KARLAN
Staff Urusan Tata Usaha dan Umum : EVIH SUKAESIH


Kepala Urusan Keuangan : NANA SURYANA
Bendahara : ERMAWATI


Kepala Dusun I : RADI
Kepala Dusun II : SAMAD, S.Ap
Kepala Dusun III : H. TONI SURJANA


Bidan Desa : YULIATI, Am.Keb


Staff BPD : DEDE FIRMANSYAH
Share:

Friday, October 19, 2018

Jokowi: Tahun Depan Ada Dana Kelurahan dan Operasional Desa




Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa. "Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat , 19 Oktober 2018 (dikutip dari detik.com).

Tak hanya Dana Kelurahan, Jokowi juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan operasional kepala desa."Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu," katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen."Kita akan revisi PP-nya, apakah akan dapat berapa persen. Tapi perkiraan kurang lebih 5 persen," katanya.

Jokowi juga berpesan agar desa lebih giat membangun, apalagi sudah ada Dana Desa. Dia juga meminta agar Dan Desa untuk pembangunan itu dibelanjakan di desa setempat."Saya titip, setelah kita garap infrastruktur yang besar-besar, kita mulai geser pada pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna. Arahkan ke sana. Kalau ada infrastruktur yang belum rampung, kerjakan. Hidupkan yang namanya ekonomi baru di desa, di kecamatan. Sehingga seluruh bisa dipasarkan," jelasnya.

sumber : detik.com
Share:



Copyright © Media Informasi Rukun Warga 011 | Powered by Sudiyo.ST Distributed By erwesebelas.com & Design by BE IT SOLUTION | Kab.Bekasi New