Proses Pelayanan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan,hubungan dan jumlah anggota keluarga.Kartu keluarga wajib di miliki oleh setiap keluarga.Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Fungsi dari kartu keluarga adalah untuk data base warga negara indonesia sebagai dasar pembuatan surat-surat penting seperti KTP.Akta kelahiran dan surat-surat penting lain nya.

Syarat umum membuat Kartu Keluarga :

• Surat pengantar RT/RW
• Mengisi formulir biodata penduduk WNI atau WNA
• Surat pndah/datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
• Surat keterangan datang dari luar negri bagi WNI yang datang dari luar negri karena pindah
• Bagi yang sudah menikah melampirkan foto copy buku nikah/kutipan akta perkawinan dilegalisir pejabat yang berwenang
• Foto Copy kutipan akta kelahiran bagi semua keluarga
• Mengisi data keluarga dan biodata anggota keluarga
• Foto copy ijazah /STTB.
• Bukti kewarganegaraan RI (apabila akta catatan sipil yang bersangkutan belum mencamtumkan warganegara indonesia WNI
• Surat keterangan ganti nama (apabila perubahan nama belum tercantum dalam akta capil)
• Bagi WNA tinggal tetap ,di tambah foto copy :
• Dokumen imigrasi
• Surat keterangan tempat tinggal
• Surat keterangan lapor diri
• Surat ijin kerja.
  
  Apabila jika terjadi perubahan data pada KK seperti karena terjadi peristiwa kelahiran, kematian, kepindahan, dll Kepala keluarga wajib melaporkan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 hari dan membawa 2 lembar kartu keluarga . Jika terjadi kepindahan ke tempat lain maka kepala keluarga harus menyerahkan KK kepada lurah (di cabut). Jika akan mengajukan perubahan (REVISI) KK karena suatu hal seperti penambahan anggota keluarga mengalai kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

• KK lama
• Kutipan Akta Kelahiran
  
  
  Apabila perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat :

• KK lama
• KK yang di tumpangi.
• Surat keterangan pindah datang bagi pendudukan yang pindah dalam wilayah NKRI.
• Surat keterangan datang dari luar negeri bagi warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  
  
  Apabila perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

• KK lama atau KK yang di tumpangi
• Paspor
• Izin tinggal tetap
• Surat keterangan catatan kepolisian
  
  
  
  SYARAT – SYARAT PEMBUATAN KK :
  
  1. KK Baru
  
  Penduduk mendaftar dan menngisi blangko F1.15 dengan dilampiri :

• Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Kutipan akta perkawinan dengan menunjukan aslinya
• Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
• Izin tinggal tetap bagi orang asing
• Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI
• yang datang dari luar negeri karena pindah
  
  
   2. Perubahan KK
  
  Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F1.16
  
  a. perubahan KK karena penambahan anggota kelurga
  
  Karena kelahiran,syaratnya

• KK Asli lama
• Surat Keterangan kelahiran F2.01 untuk bayi lahir di tempat domisili ibunya atau kutipan akta kelahiran untuk bayi diluar di tempat domisili ibu
  
  
  Karena numpang KK(pindah datang), syaratnya :

• KK Asli lama
• KK yang akan ditumpangi
• Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
• Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
  
  
  b. perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga
  
  Karena kematian, syaratnya :

• KK asli lama
• Surat keterangan kematian (F-2.29)
  
  
  Karena kepindahan anggota KK, syaratnya :

• KK asli lama
• Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
  
  
   3. Penerbitan KK karena hilang atau rusak
  
  Penduduk  mendaftar dan mengisi blangko F-1. 16, dengan dilampiri :

• Surat keterangan kehilangan dari kepala desa/Lurah
• KK yang rusak (apabila rusak)
• Fotokopi atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga atau
• Dokumen keimigrasian bagi orang asing
  
  
  
  4. Perubahan biodata
  
  

• KK asli lama
• Mengisi blangko F-1.05 (Surat pernyataan perubahan data kependudukan bagi WNI ) dengan dilampiri data dukung ats perubahan data.
  
  
  
  Tata Cara Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
  
  Pemohon berkewajiban :

• Menyerahkan berkas persyaratan untuk memperoleh KK WNI kepada Lurah dan KK Orang Asing kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
• Mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01) dan Formulir permohonan KK (F-1.06) di Kelurahan atau mengisi Formulir Biodata Penduduk untuk Orang Asing (F-1.02) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
• Menyerahkan Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01) dan Formulir permohonan KK (F-1.06) yang sudah ditandatangani Lurah untuk disampaikan ke Camat.
• Mengisi Formulir Biodata Penduduk untuk perubahan data / tambahan Anggota Keluarga WNI (F-1.03) apabila terjadi perubahan biodata.
• Membuat Surat dengan menggunakan Surat Kuasa Pengisian Biodata (F-1.04) bagi penduduk yang tidak mampu, cacat fisik atau mengalami hambatan lainnya
  
  
  
  Lurah berkewajiban:

• Menyerahkan Formulir Biodata Penduduk untuk WNI (F-1.01) dan Formulir permohonan KK (F-1.06) kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani.
• Melakukan verifikasi dan validasi isian Formulir biodata penduduk dan kelengkapan berkas pendaftaran biodata penduduk.
• Menandatangani Formulir (F-1.01), (F-1.03), (F-1.06) dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon untuk disampaikan kepada Camat.
• Mencatat dalam BHPPK di Kelurahan (BK-1.01) serta mengarsipkan berkas biodata.
• Mencatat dalam BIP WNI (BK-1.09) dan bagi Orang Asing Tinggal Tetap dalam BIP Orang Asing Tinggal Tetap (BK-1.10).
  
  
  Camat berkewajiban:

• Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pendaftaran biodata penduduk dan mencatat dalam BHPPK di Kecamatan (BK-1.02), serta mencabut KK lama.
• Perekaman data kependudukan berdasarkan Formulir (F-1.01), (F-1.03), (F-1.06) di TPDK Kecamatan dan mengarsipkan berkas beserta persyaratannya.
• Mengirimkan hasil perekaman data kependudukan ke TPDK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menerima kembali hasil pemutakhiran data.
• Meneliti hasil pencetakan KK dengan hasil rekaman data.

Read More

Proses Pelayanan Penerbitan KTP

Berikut persyaratan dalam penerbitan KTP

1. Penerbitan KTP baru bagi WNI

Syarat : telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.

Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri :

• Surat Keterangan RT/RW dan Kepala Desa/ Lurah;
• Fotokopi: KK, Kutipan Akta Nikah/ Akta Kawin bagi yang belum berusia 17tahun, Kutipan Aktakelahiran, dan
• Surat Keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah
  
  
  2. Penerbitan KTP karena hilang atau rusak, 
  
  Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri:

• Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak (bila rusak)
• Fotokopi KK
• Fotokopi Paspor dan Izin tinggal tetap bagi orang asing
  
  
  3. Penerbitan KTP karena pindah datang bagi Penduduk Warga Negara  Indonesia  atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap,
  
  Penduduk mendaftar dan mengisi blangko F-1.21 dengan melampiri :

• Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang
• Surat keterangan pindah datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena Pindah
  
  
  4. Penerbitan KTP karena karena perpanjangan bagi Penduduk Warga Negara  Indonesia  atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, 
  
  Penduduk mendafatar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri  :

• Fotokopi KK
• KTP asli lama, dan
• Fotokopi Paspor, Izin Tinggal tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
  
  5. Penerbitan KTP karna adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal tetap
  
  Penduduk mendafatar dan mengisi blangko F-1.21 dengan dilampiri  :

• Fotokopi KK
• KTP asli lama, dan
• Surat keterangan bukti perubahan (misal : surat nikah, akta cerai, dll)
  
  
  Dalam Pelayanan penerbitan KK-KTP Di bebaskan biaya Retribusinya apabila. ;

• Membuat KTP yang pertama Kalinya
• Membuat peppanjangan KTP karena Habis masa Berlakunya
• Membuat Kartu Keluarga Yang Pertama kalinya.
• Membuat Perubahan  Kartu Kerluarga Karna Adanya Kelahiran, Kematian Pernikahan dan atau Perceraian.
  
  
  Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  
  

• Surat Pengantar Lurah berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW
• KK
• KTP yang akan/telah habis masa berlakunya (untuk perpanjangan)
• KTP yang rusak (untuk penggantian KTP yang rusak)
• Surat Keterangan dari Kepolisian (untuk penggantian KTP yang hilang)
• Akta Kelahiran
• Surat nikah / Akta Kawin (bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun yang sudah/pernah kawin)
• Dokumen imigrasi (paspor atau izin tinggal tetap) bagi Orang Asing tinggal tetap
  
  Tata Cara Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  
  Pemohon berkewajiban:

• Menyerahkan berkas persyaratan kepada Lurah
• Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP (F-1.07)
• Menyerahkan Formulir Permohonan KTP (F-1.07)
  
  Lurah/Kepala Desa berkewajiban:

• Menyerahkan Formulir Permohonan KTP (F-1.07) kepada pemohon untuk diisi, ditempel foto dan ditandatangani
• Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan
• Melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan memperoleh KTP
• Menandatangani F-1.07 dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon untuk disampaikan kepada Camat
• Mencatat dalam BHPPK di Kelurahan (BK-1.01)
• Lurah menandatangani Formulir permohonan KTP
• Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
  
  Camat berkewajiban:

• Melakukan verifikasi dan validasi atas persyaratan dan mencatat dalam BHPPK di Kecamatan (BK-1.02), serta mencabut KTP lama bagi yang memperpanjang
• Camat menandatangani formulir permohonan KTP Melakukan perekaman data, foto, tanda tangan
• Menerbitkan dan menyerahkan KTP pada pemohon
• Semua kegiatan ini diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja
  
  
  Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban:

• Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
• Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.
• Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  
  
  Persyaratan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap :

• Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
• Foto copy Kartu Keluarga
• Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
• Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
• Foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian
  Mekanisme penerbitanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap:

• Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
• Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
• Petugas menandatangani formulir permohonan KTP.
• Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
• Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.
   

Read More

Ini Tujuan Utama Pemberian Rp1 Miliar Dana Desa Menurut JK

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla, menegaskan, maksud inti dari pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar per desa adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan.

"Melaksanakan pembangunan di desa untuk meningkatkan kemampuan, membangun kemandiriannya dengan dana yang disiapkan. Intinya adalah mendorong kemandirian desa," kata JK di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 serta Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara.

Di hadapan sejumlah kepala daerah yang hadir dalam Rakornas tersebut, Wapres menyampaikan supaya tidak membuat peraturan yang berbelit-belit sebagai dasar penyaluran dana desa tersebut.

Pembangunan yang baik, menurut Jusuf Kalla, harus memiliki empat langkah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

"Itu suatu sistem yang harus menjadi bagian sistem pembangunan nasional kita dimana pun. Selama dana berasal dari Pemerintah, maka 4 hal itu harus terlaksana. Siapa yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi tentu ditetapkan dalam aturan-aturan yang ada," jelasnya.

Guna membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan 90 persen anggaran desa untuk membiayai program strategis yang mengacu pada lima agenda utama penguatan desa.

Kelima agenda tersebut adalah penguatan kapabilitas masyarakat desa, penggerakan roda ekonomi desa melalui ekonomi rakyat, perluasan akses terhadap sumber daya alam, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, serta optimalisasi penggunaan dana desa sesuai kebutuhan.

Read More

Cara Cek Status E-KTP Online

Setiap orang di dunia memiliki Nomor Identitas / Single Identity Number / Personal Identity Number. Begitu pula di Indonesia, setiap warga negara wajib memiliki nomor identitas yang dinamakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tertera di dalam Kartu Keluarga dan KTP.

KTP elektronik (e-KTP) merupakan kartu kependudukan baru yang dikeluarkan pemerintah dan didukung sistem informasi yang lebih akurat, aman, serta tertib administrasi, karena langsung terintegrasi dengan database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pusat. Sehingga setiap penduduk tidak akan dapat memiliki KTP lebih dari 1 atau ber-KTP ganda, apalagi sampai rangkap banyak. Walaupun orang yang bersangkutan berpindah-pindah tempat tinggal bahkan keluar Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Pulau sekalipun, maka NIK-nya akan tetap sama dan jumlahnya hanya 1.

 

Sistem ini dibuat pemerintah untuk mengurangi kemungkinan seseorang dapat mempunyai KTP lebih dari 1 untuk tujuan yang tidak baik atau kriminal, seperti terorisme dan menyembunyikan diri dari penangkapan polisi karena melakukan korupsi.

 

Pemerintah sudah merencanakan NIK yang terdapat dalam e-KTP akan diintegrasikan dengan identitas lainnya untuk keperluan lain, seperti: pembuatan SIM, Paspor, maupun identitas yang lain. Saat ini sebagian besar penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia, karena pemerintah sudah mengadakan proses pembuatan e-KTP secara massal tahun 2013.

 

 

Namun apakah Anda sudah tahu, NIK dalam e-KTP Anda sudah terdaftar dalam database kependudukan pusat atau belum. Sebagian besar orang awam mungkin belum tahu dan belum mengerti apakah e-KTP yang dimiliki benar-benar asli atau palsu. Dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin canggih, sebaiknya Anda mengetahui apakah NIK yang terdapat dalam e-KTP Anda sudah tersimpan dalam database kependudukan pusat atau belum, dengan menggunakan cara cek e-KTP online.

 

Cara pertama dengan mengakses website Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam situs tersebut terdapat fasilitas unduhan data secara lengkap, seperti: status e-KTP lengkap untuk semua wilayah di Indonesia. Caranya cukup mudah dengan memasukkan nomor NIK yang terdapat pada e-KTP ke dalam kolom yang sudah tersedia dalam situs tersebut, kemudian tekan Cek. Tunggu beberapa detik, kemudian akan muncul status data pribadi yang sudah terdaftar .

 

 

Cara yang kedua menggunakan card Reader e-KTP, cara ini lebih mudah dan praktis karena tidak menggunakan bantuan PC atau komputer. Card reader ini akan membaca chip yang berada di dalam e-KTP dengan cepat, sehingga memudahkan pengecekan data yang terdapat dalam e-KTP. Namun card Reader ini hanya akan digunakan untuk instansi terkait saja seperti kantor Dinas Kependudukan dan kantor Catatan Sipil. Sehingga untuk mengeceknya Anda harus mendatangi kantor instansi yang terkait tersebut.

Read More

Berbagai Daerah Jadikan Desa Burangkeng Untuk Studi Banding

Bekasi — Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebelumnya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah. Maklum, karena di depan kantor Desa tersebut, gunungan sampah.

Namun, belakangan ini desa yang dipimpin Nemin bin Sain ini, justru kerap dikunjungi pejabat dari berbagai daerah di Jawa Barat, termasuk dari berbagai Provinsi di Indonesia.

Kepala Desa Nemin pun mendadak dikenal, bahkan kerap diminta memberikan pemaparan terkait berbagai program yang diterapkannya di Desa yang dipimpnnya sekitar 3 tahun belakangan ini.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, tak menyangka kalau ternyata banyak yang memanggilnya hanya sekadar membeberkan berbagai program di desanya.
“Tidak ada yang terlalu hebat, tapi program di desa ini dinilai sudah berhasil. Maka tak heran kalau saya sering dipanggil ke berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk di luar Pulau Jawa,” katanya kepada KOBEK.

Desa yang berbatasan dengan Kota Bekasi ini, sejak dua tahun terakhir mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola berbagai sektor usaha. Baru melangkah dan mendapat perhatian dan respon masyarakat. BUMDes langsung bergerak dalam berbagai sektor usaha, seperti Warung Serba Ada (Waserba) yang dinamakan BCM Mart. Usaha yang dikelola di bawah bendera PT Burangkeng Citra Mandiri (BCM). Selain Waserba, BUMDes juga bergerak di bidang konstruksi, pengadaan air bersih atau air siap minum berlogo BCM AIRO.

BUMDes bergerak di bidang kontruksi, karena kebetulan Nemin sempat menggeluti usaha ini. Selepas dari anggota DPRD, ia jadi kontraktor, makanya ia tak sulit menjalankan usaha ini. Apalagi, perangkat di BUMDes sesuai bidangnya masing-masing sudah disiapkan hingga bisa berjalan dengan baik.

Nemin mengakui, BUMDes baru memulai langkahnya. Namun, dalam perjalanan pendek itu, ternyata kiprahnya langsung terasa, makanya melalui usaha yang dikelola, diharapkan ke depan akan semakin berkembang. “Kita juga butuh dukungan dari seluruh aparat Desa dan elemen masyarakat. Sebab, tanpa dukungan itu, mustahil bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Tapi seiring dengan mulai berkembangnya usaha ini, ternyata menjadi pantauan di sejumlah daerah. Sehingga desa ini pun kerap dikunjungi pejabat maupun DPRD dari berbagai daerah. BUMDes yang dikelola hendak dilakukan di daerah pengunjung.

“Desa ini jadi tempat studi banding. Tapi, tak jarang juga akhirnya kewalahan, karena semakin banyak dikunjungi, selain mempromosikan Desa Burangkeng, juga tak bisa dipungkiri kalau biaya pengeluaran pun semakin meningkat,” katanya.

Lain halnya kalau ia yang diundang ke daerah tertentu untuk memaparkan keberhasilan programnya, tidak ada masalah. Sebab, undangan seperti itu akan diganti biaya perongkosannya. Yang jelas, semuanya itu bisa memotivasi pengembangan usaha di masa mendatang, katanya.

Read More